Mekanisme kita dengan Bulog dan Bapanas adalah kita akan melakukan pembayaran sesudah adanya audit dari BPKP. Jakarta – Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa pelunasan tagihan Perum Bulog sebesar Rp16 triliun menunggu proses audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Adapun tagihan tersebut berkaitan dengan pengadaan beras dalam memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP).
“Mekanisme kita dengan Bulog dan Bapanas adalah kita akan melakukan pembayaran sesudah adanya audit dari BPKP,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.
Sri Mulyani mengatakan, pihaknya telah meminta BPKP untuk mempercepat proses audit sehingga pelunasan tagihan segera dapat dilakukan. Saat ini tidak ada hambatan dalam proses audit tersebut.
Bendahara Negara itu juga menjelaskan bahwa seharusnya pelunasan tagihan Perum Bulog tidak menjadi masalah, karena Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dapat mendapatkan anggaran mulai dari impor beras hingga operasi pasar.
“Namun ini harusnya tidak menjadi masalah, Bulog dan Bapanas kan bisa mendapatkan anggarannya mulai dari impor beras dan operasi market, itu menggunakan dana perbankan yang kemudian akan kita bayar,” ujar Menkeu.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo telah meminta Menkeu Sri Mulyani untuk segera melunasi utang Perum Bulog sebesar Rp16 triliun tersebut.
Usai rapat internal bantuan penyaluran pangan di Istana Kepresidenan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merincikan Perum Bulog juga mempunyai kebutuhan tambahan anggaran yakni untuk impor beras tahap pertama sebesar Rp7,9 triliun, kemudian tahap kedua sebesar Rp8,4 triliun beserta biaya distribusi Rp2,8 triliun.
Baca juga: Mentan Amran gencarkan akselerasi tanam untuk kurangi impor beras
Baca juga: Pemerintah perpanjang pemberian bansos beras hingga Juni 2024
Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Ahmad Buchori
COPYRIGHT © ANTARA 2023
