Anggota dari Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan bahwa keanggotaan Indonesia dalam Financial Action Task Force (FATF) diharapkan dapat membawa dampak positif pada iklim investasi di masa mendatang. Bhima menambahkan bahwa dampak tersebut diharapkan positif, terutama untuk investasi dari negara OECD yang memiliki standar antipencucian uang yang lebih ketat. Namun, Bhima juga menekankan perlunya langkah lain yang dilakukan secara paralel seperti pemberantasan korupsi serta menurunkan tingkat Incremental Capital Output Ratio (ICOR) dan biaya logistik.
Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto juga menyambut positif keanggotaan Indonesia dalam FATF. Dia mengungkapkan bahwa keanggotaan Indonesia dalam FATF akan meningkatkan kredibilitas sektor keuangan Tanah Air sehingga investor dari negara-negara maju merasa nyaman dan percaya. Eko juga menyoroti bahwa sektor keuangan Indonesia masih memiliki citra negatif di mata investor global karena tingkat korupsi yang tinggi dibandingkan dengan negara lain.
Indonesia secara resmi telah menjadi anggota tetap ke-40 FATF setelah melalui serangkaian pengujian. Keanggotaan Indonesia disampaikan oleh Presiden FATF dalam penutupan plenary meeting FATF di Paris, Perancis, pada 27 Oktober lalu. FATF merupakan organisasi internasional yang berfokus pada upaya global dalam pemberantasan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah masal. Melalui keanggotaan FATF, pemerintah Indonesia juga berpotensi lebih mudah untuk mengembalikan uang hasil kejahatan yang dilarikan ke luar negeri.
Bhima juga mengungkapkan beberapa manfaat yang akan didapatkan Indonesia dari keanggotaan tersebut, termasuk akses terhadap penelusuran aliran pendanaan gelap dari kejahatan lingkungan dan impor ekspor ilegal antar-negara. Kejahatan keuangan antar-negara dalam bentuk pinjaman online (pinjol) ilegal dan judi online juga berpeluang terungkap lebih cepat karena sebagian besar server dan dana penampung melibatkan transaksi di negara lain. Selain itu, keanggotaan FATF juga diharapkan bisa membantu penegakan hukum cross-border di sektor keuangan.
