Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran menyatakan keseriusannya untuk membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN). TKN meyakini keberadaan badan ini bisa meningkatkan rasio pajak atau tax ratio, sekaligus membuat pembayaran pajak lebih murah. “BPN menurut saya amat sangat penting, karena dari segi karakternya betul-betul fokus pada penerimaan negara, tidak fokus lagi pada pengeluarannya,” kata Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno dalam acara Your Money Your Vote di CNBC Indonesia, Rabu (15/11/2023).
Eddy mengatakan potensi Indonesia untuk meningkatkan rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto sangat tinggi. Dia bilang hanya 30% orang Indonesia yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). “Saat ini yang punya NPWP hanya 30% dari mereka yang sesungguhnya berkewajiban, jadi ekstensifikasi pajak tentu harus dilakukan untuk mengungkap mereka yang masih bersembunyi,” katanya.
Politikus Partai Amanat Nasional itu mengatakan nantinya badan penerimaan pajak akan dibentuk dengan menggabungkan Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai dalam satu lembaga. Badan tersebut akan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Badan ini akan berfokus dalam meningkatkan rasio pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan hibah. “Fokusnya apa? Ekstensifikasi dan intensifikasi mencari yang bersembunyi, yang belum jujur,” ujar dia. “Dan itu saya kira potensinya besar sekali, dengan adanya ekstensifikasi dan intensifikasi juga termasuk perbaikan SDM dan digitalisasi sistem perpajakan,” kata Eddy melanjutkan.
Eddy berkata masyarakat yang sudah taat membayar pajak tak perlu khawatir dengan keberadaan lembaga ini. Menurut dia, ketika rasio pajak berhasil ditingkatkan, maka pemerintah juga bisa menurunkan tarif pajak. “Tidak perlu khawatir bagi masyarakat atau pembayar pajak yang taat, peningkatan tax ratio itu bisa kok dengan melaksanakan secara sekaligus penurunan tax rate, misalnya PPN (pajak pertambahan nilai) 12%, kita turunkan menjadi 10%,” kata dia.
Sebelumnya, Prabowo, dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, Rabu (11/11/2023) menjelaskan rasio perpajakan Indonesia tertinggal dari banyak negara di ASEAN, bahkan Kamboja dan Vietnam. Dalam catatan Prabowo, rasio perpajakan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau tax ratio to GDP Indonesia ada di angka 9,1%. Angka tersebut jauh di bawah Kamboja (18,4%) dan Vietnam (12,3%). “Saya tanya sekarang sebagai putra putri Indonesia bedanya kita dengan orang Kamboja apa, bedanya kita dengan orang Vietnam apa. Apa orang Indonesia lebih bodoh lebih gak becus saya kira ini adalah masalah manajemen,” tutur Prabowo dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia yang diselenggarakan oleh INDEF dan CNBC Indonesia, Rabu (8/11/2023), Rabu (11/11/2023)
Menteri Pertahanan tersebut menjelaskan tax ratio Indonesia seharusnya jauh lebih baik bila ada manajemen perpajakan yang lebih baik, termasuk di sistem teknologinya. “Kita bisa hitung 8% dari US$ 1.500 miliar peningkatannya cukup signifikan dan dengan itu kita bisa investasi kita tidak hanya swasembada pangan,” ujarnya. (Gambas:Video CNBC)
