Ganjar Mengkritik Diri Sendiri tentang Pemberian Rapor Merah di Era Jokowi

Dalam dinamika politik menjelang Pilpres 2024, calon presiden Ganjar Pranowo memberikan penilaian tajam terhadap penegakan hukum di era Presiden Joko Widodo (Jokowi), menurutnya mendapatkan nilai jeblok.
Ganjar, capres nomor urut tiga, memberi penilaian 5 dari skala 1 sampai 10, menandakan penurunan drastis dalam pemberantasan korupsi, penegakan hak asasi manusia (HAM), dan demokrasi. Ganjar mengutarakan hal ini di acara IKA Universitas Negeri Makassar di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Sulawesi Selatan, pada Sabtu (18/11/2023).
Ganjar menilai, sebelum tahapan pemilu 2024, penegakan hukum di Indonesia berada pada angka 7 hingga 8. Namun, nilai tersebut jeblok pasca-putusan Mahkamah Konstitusi tentang syarat usia calon presiden dan wakil presiden.
“Bisa kita lihat kalau faktor yang membuatnya turun adalah adanya rekayasa dan intervensi,” ungkap Ganjar.
Sementara itu, Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Nusron Wahid, menanggapi kritik Ganjar dengan menyarankan agar Ganjar membahas isu ini dengan pasangannya, Mahfud MD, Menko Polhukam di era Jokowi.
“Sebaiknya Mas Ganjar menyampaikan itu kepada Pak Mahfud MD,” ujar Nusron di Indonesia Arena, GBK, Senayan, Minggu, 19 November 2023.
Nusron menegaskan bahwa Mahfud MD adalah pihak yang paling bertanggung jawab terkait penegakan hukum.
Di sisi lain, Prabowo Subianto, yang juga terlibat dalam kontestasi Pilpres 2024, hanya tertawa saat ditanya wartawan tentang pernyataan Ganjar. Prabowo, yang saat itu berada di Lebak, Banten, untuk meresmikan titik sumber air bersih, tidak memberikan komentar langsung dan hanya tertawa sambil mengedipkan sebelah matanya.
Kontroversi ini menyoroti perspektif yang berbeda dalam penilaian penegakan hukum di Indonesia. Di satu sisi, Ganjar Pranowo mengkritik keras penurunan standar, sementara TKN Prabowo-Gibran meminta Ganjar untuk melihat siapa Menkopolhukam dan Menkumhamnya. Jelas adalah Mahfud MD yang merupakan cawapresnya dan Yasonna H. Laoly adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dari partai pengusungnya. (SENOPATI)