Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu diselaraskan untuk memaksimalkan peran keduanya dalam menjaga perekonomian Indonesia dari berbagai guncangan.
Menurut Sri Mulyani, instrumen APBN dan APBD merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menangani beragam kebutuhan ekonomi dan rakyat. Oleh karena itu, harmonisasi kebijakan fiskal nasional perlu diperkuat menggunakan Undang-Undang Harmonisasi Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), terutama karena sekitar sepertiga belanja pemerintah disalurkan melalui transfer kepada pemerintah daerah.
Sri Mulyani juga menegaskan pentingnya pemahaman penggunaan APBD, mengingat banyak daerah yang masih terbatas pengetahuan dan pemahaman dalam mengelola APBD. Beliau berharap para ahli ekonomi Islam Indonesia (IAEI) dapat membantu daerah dalam meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah.
Selain itu, Sri Mulyani juga menyoroti kurang optimalnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program dan proyek pembangunan. Dia mengungkapkan bahwa desentralisasi otonomi daerah yang terjadi sekitar 20 tahun belakangan masih menimbulkan banyak kendala terkait kesesuaian perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah.
Artikel ini disusun oleh Agatha Olivia Victoria dan diedit oleh Citro Atmoko.
