Dalam era global yang penuh dengan berbagai tantangan, pengukuhan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia menjadi sangat penting. Pancasila bukan hanya mencerminkan identitas bangsa, tetapi juga berfungsi sebagai panduan etika dalam menentukan setiap kebijakan dan langkah negara. Prinsip demokrasi memastikan semua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan memengaruhi arah perkembangan negara. Pelengkap dari kedua prinsip tersebut adalah pemenuhan hak asasi manusia (HAM) yang menegaskan perlindungan dan penghargaan terhadap hak setiap individu. Pancasila, demokrasi, dan HAM secara bersama-sama membentuk sinergi yang harmonis, menjamin Indonesia tetap di jalur yang tepat menuju masa depan yang lebih baik dan inklusif.
Kami, Prabowo dan Gibran, memiliki komitmen untuk memperkuat Pancasila sebagai ideologi utama negara dengan penguatan demokrasi dan penegakan HAM, dengan cara: Memperkuat Ideologi Pancasila dengan menguatkan pemahaman ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara, mengembangkan pemahaman kebangsaan Indonesia sebagai masyarakat plural melalui praktik pembelajaran multikulturalisme, dan mengembangkan ekosistem teknologi informasi yang mempererat kohesivitas sosial dan membuat Pancasila semakin relevan di kalangan kaum muda, generasi milenial, dan gen Z.
Selain itu, kami juga berkomitmen untuk Penguatan Demokrasi dengan mengembalikan dan menjamin kebebasan pers yang bertanggung jawab dan berintegritas dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat demi mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat, menegakkan kembali kebebasan akademik sebagai sarana tidak hanya pengembangan budaya ilmiah, tetapi juga perwujudan proses demokrasi yang taat prinsip, dan menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat di muka umum.
Terakhir, kami juga berkomitmen untuk Penegakan HAM (Hak Asasi Manusia) dengan melindungi hak asasi manusia (HAM) seluruh warga negara dan menghapus praktik diskriminasi sesuai dengan aturan yang berlaku, memastikan setiap kebijakan bersifat humanis, inklusif, berperspektif gender, serta memprioritaskan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, memperkuat perlindungan perempuan dan anak serta memperkuat penegakan hukumnya, memberikan jaminan pemenuhan hak dasar masyarakat bagi fakir miskin, anak terlantar, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan dan marjinal lainnya, serta memperkuat perlindungan tenaga kerja Indonesia, terutama di luar negeri.
