Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Lampung memproyeksikan pada 2024 pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung meningkat sebesar 4,5-5 persen.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Lampung Irfan Farulian menyampaikan bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung pada 2024 diperkirakan berada pada kisaran 4,5-5,0 persen. Perkiraan ini menunjukkan peningkatan dibandingkan pertumbuhan ekonomi Lampung tahun sebelumnya yang hanya sebesar 4,2-4,6 persen.
Selain pertumbuhan ekonomi, proyeksi laju inflasi juga diperkirakan tetap terjaga pada sasaran inflasi yang lebih rendah yaitu 2,5 persen plus minus satu persen. Ini menandakan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar tiga persen plus minus satu persen.
Adanya pertumbuhan ekonomi Lampung yang lebih tinggi di 2024 didukung oleh prediksi inflasi gabungan dua kota di Lampung yang diperkirakan pada kisaran 2,8-3,3 persen. Hal ini disebabkan juga oleh prakiraan inflasi pangan yang lebih terjaga dan stabil.
Meskipun proyeksi pertumbuhan ekonomi 2024 menunjukkan peningkatan, terdapat risiko-risiko yang perlu diperhatikan, seperti ketidakpastian global, dampak El Nino, dan risiko instabilitas politik.
Untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan inflasi tetap terjaga di 2024, perlu dilakukan berbagai kegiatan seperti memperkuat produktivitas sektor primer dan tersier, menjaga permintaan domestik, memperluas inklusifitas serta menurunkan kesenjangan.
Upaya untuk memperkuat sektor primer dan tersier, pemerintah daerah perlu meningkatkan produktivitas pertanian melalui perluasan implementasi pertanian digital, penguatan rantai pasok pupuk, perluasan keikutsertaan petani dalam kartu tani, memperkuat kerjasama daerah, dan penguatan ekosistem produk halal.
Selain itu, agar permintaan domestik tetap terjaga, diperlukan sinergisitas antar TPID untuk menjaga stabilitas inflasi, menciptakan permintaan produk UMKM, dan proyek investasi terutama berbasis sektor hijau, serta menjaga stabilitas politik dan mendorong aktivitas belanja produktif pemerintah.
Untuk memperluas inklusifitas, perlu dilakukan kebijakan yang mendorong efisiensi sistem pembayaran digital, mendorong potensi pariwisata, pemanfaatan sekolah vokasi, sosialisasi model bisnis pembiayaan kepada UMKM di sektor hilirisasi komoditas lokal, serta memfasilitasi temu bisnis untuk mendorong akses pembiayaan UMKM.
