Pemerintah terus melakukan penguatan di sisi pendapatan negara dengan tetap memperhatikan good governance untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat penerimaan perpajakan di Kepulauan Babel hingga Oktober 2023 mencapai Rp2,50 triliun atau terealisasi 75,73 persen dari target Rp3,30 triliun.
“Pemerintah terus melakukan penguatan di sisi pendapatan negara dengan tetap memperhatikan good governance untuk menopang pertumbuhan ekonomi,” kata Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Babel Edih Mulyadi di Pangkalpinang, Babel, Jumat.
Ia mengatakan pendapatan negara dari sektor pajak sebesar Rp2,50 triliun tersebut berasal dari pajak penghasilan Rp1.120 miliar, PPN dan PPnBM Rp1.274 miliar, PBB Rp83,07 miliar dan pajak lainnya Rp23,81 miliar.
“Penerimaan pajak jika dibandingkan penerimaan pajak year on year (y-on-y) mengalami kontraksi 13,12 persen,” ujarnya.
Ia menyatakan kinerja penerimaan pajak yang terkontraksi ini dipengaruhi beberapa faktor di antaranya peningkatan restitusi pada sektor pertambangan dan industri pengolahan.
Selain itu, penurunan harga mayoritas komoditas ekspor terutama sawit dan timah, penurunan setoran PPN DN atas dampak kebijakan pembebasan pengenaan pajak dan penerimaan dari kegiatan PPS yang tidak terulang.
“Kami optimis penerimaan pajak tahun ini tercapai, karena sinergisitas pemerintah daerah dan kementerian/lembaga yang terjalin dengan baik untuk mendorong peningkatan pendapatan negara dan daerah ini,” ujarnya.
Ia menambahkan dari sisi kepabeanan dan cukai, realisasi penerimaan kepabeanan mencapai Rp37,13 miliar atau 122,42 persen dari target yang terdiri dari bea masuk mencapai Rp7,19 miliar dan bea keluar sebesar Rp29,94 miliar.
Sementara itu, realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp219,96 miliar atau tumbuh 30,15 persen dari periode yang sama pada tahun sebelumnya, karena kenaikan pendapatan bea lelang pada KPKNL, pendapatan penyelesaian TGR pada polman dan polres di Bangka.
“Kenaikan realisasi pendapatan jasa pelabuhan perikanan pada Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjung Pandan dan Sungailiat,” katanya.
