Dalam rentang waktu 2020 hingga akhir 2023, APBN menjadi instrumen yang sangat diandalkan dalam menghadapi berbagai gejolak, termasuk pandemi dan kenaikan harga energi dan pangan. APBN juga berfungsi sebagai alat untuk memulihkan ekonomi dan melindungi masyarakat. Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jambi, yang merupakan perwakilan Kementerian Keuangan, telah menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan buku daftar alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 secara digital untuk lingkup Provinsi Jambi pada hari Senin.
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi, Burhani AS, mengatakan bahwa APBN telah menjadi instrumen yang sangat diandalkan dalam menghadapi berbagai gejolak, termasuk pandemi, kenaikan harga energi, dan pangan. Belanja negara tahun 2024 untuk Provinsi Jambi telah dialokasikan sebesar Rp23,59 triliun, yang terdiri dari belanja satuan kerja kementerian negara/lembaga sebesar Rp8,92 triliun yang dialokasikan pada 424 satuan kerja. Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar Rp132 miliar dari alokasi tahun anggaran 2023.
Alokasi belanja transfer ke daerah untuk 12 pemerintah daerah sebesar Rp14,67 triliun, meningkat sebesar Rp474 miliar dari alokasi tahun anggaran 2023. Belanja Pemerintah Pusat akan diarahkan untuk perbaikan kualitas SDM, penuntasan infrastruktur prioritas, percepatan transformasi ekonomi hijau, reformasi birokrasi dan aparatur negara serta pelaksanaan pemilu dan dukungan untuk Pilkada. Peningkatan Transfer ke Daerah ditujukan untuk mendukung penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Daerah terutama guru dan tenaga kesehatan, meningkatkan pelayanan publik di daerah, mendukung operasional sekolah, PAUD, dan pendidikan kesetaraan, serta untuk menangani kemiskinan ekstrem dan stunting.
Burhani berharap agar DIPA Kementerian/Lembaga dan Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah pada 2024 dapat segera ditindaklanjuti sehingga APBN 2024 dapat dilaksanakan pada awal tahun agar masyarakat dan perekonomian dapat merasakan manfaatnya langsung. Penyerahan DIPA tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena tahun ini DIPA diserahkan secara digital sebagai hasil dari penyederhanaan proses bisnis dan automasi dokumen. Pewarta: Tuyani Editor: Ahmad Buchori Dilarang mengambil artikel ini tanpa seijin tim redaksi ANTARA.
