Bank Indonesia (BI) terus bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dalam program penguatan sinyal internet untuk memperluas digitalisasi keuangan. Deputi Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Arya Rangga Yogasati mengatakan bahwa mereka bekerjasama dengan Kemenkominfo melalui program Bakti dimana BI memberikan daftar wilayah termasuk wilayah terdepan, terpencil, dan terluar (3T) yang sistem pembayarannya berpotensi dilakukan digitalisasi.
Rangga menyatakan bahwa BI memiliki 46 kantor perwakilan dan mencoba memetakan daerah-daerah yang masyarakatnya berpotensi mendigitalisasi pembayarannya, baik di pusat ekonomi maupun pelosok, untuk kemudian disampaikan kepada Kemenkominfo. Program penguatan sinyal internet diharapkan dapat tepat menyasar daerah dengan masyarakat yang berpotensi mendigitalisasi pembayarannya termasuk dengan menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
Saat ini sebagian besar pengguna dan transaksi QRIS pembayaran masih berada di daerah dengan infrastruktur internet yang telah terbangun dengan baik. Rangga menekankan bahwa salah satu tantangan utama digitalisasi pembayaran adalah infrastruktur yang ada.
Bank Indonesia mencatat volume transaksi QRIS sudah tembus 1,6 miliar atau jauh diatas target BI yang sebesar 1 miliar transaksi di 2023. BI juga mencatat sampai akhir Oktober pengguna QRIS sudah mencapai 43,44 juta atau 90 persen dari target sebesar 45 juta pengguna. Sebanyak 29,63 juta merchant juga tercatat telah menggunakan QRIS dengan 92 persen di antaranya merupakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
