Oleh: Prabowo Subianto [diambil dari Buku 1 Kepemimpinan Militer: catatan dari Pengalaman Letnan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto]
MENURUT saya, untuk hal-hal yang strategis, pemerintah harus menggunakan BUMN sebagai ujung tombak. BUMN sebagai pelaksana. Banyak negara bisa melakukannya. Singapura bisa. Tiongkok dengan 150.000 BUMN-nya juga bisa melakukannya. Kita juga harus bisa.
Untuk itu, BUMN kita perlu merekrut manajer, insinyur, dan direksi yang berkompeten.
Tidak memungkinkan bahwa tidak ada orang yang kompeten di Indonesia. Apakah kita tidak percaya kepada bangsa kita sendiri? Di mana ada banyak orang yang tidak diberikan kesempatan.
Saya kembali kepada pengalaman saya di tentara. Ada sebuah pepatah, sebuah ajaran klasik, di semua tentara di seluruh dunia. Ajarannya adalah “there are no bad soldiers, only bad commanders”.
Tidak ada prajurit yang buruk, yang ada hanya komandan yang buruk. Yang ada hanya pemimpin yang buruk. Jika dipimpin dengan baik, saya yakin anak-anak muda dan para profesional kita bisa berhasil. Saya yakin, dan saya sudah membuktikannya berkali-kali.
Tugas Kita: Mengembangkan Koperasi
Alat Pemerataan & Penggerak Swasembada
Koperasi adalah alat untuk meratakan perekonomian. Koperasi adalah alat untuk memperkuat yang lemah. Oleh karena itu, peran koperasi dalam ekonomi kita harus kita dorong lagi.
Namun, ini tidak berarti kita membesarkan koperasi dan melemahkan sektor swasta kita. Tidak. Prinsip ekonomi konstitusi adalah, swasta diperbolehkan. Majulah, swasta, BUMN, koperasi!
Namun, pihak yang lemah harus dibantu atau diberdayakan melalui koperasi. Memang itulah inti dari inisiatif ini. Jadi, bukan saling bertentangan. Sebaliknya, kita harus bergerak bersama.
Jadi, swasta, BUMN, koperasi, dapat mendorong perekonomian kita ke depan. Masing-masing dengan kelebihannya. Sebenarnya, itu yang telah kita lihat dilaksanakan di Korea, Thailand, Malaysia, Vietnam, dan Tiongkok.
Koperasi di Indonesia pernah menjadi sorotan kekaguman bagi bangsa-bangsa lain. Mereka belajar dari kita, belajar tentang BIMAS, belajar tentang BULOG, belajar tentang swasembada dari kita.
Jika dipimpin dengan baik, saya yakin, saya optimis koperasi di Indonesia dapat benar-benar berkembang dan dapat menjadi alat untuk meratakan perekonomian.
Ya, akan ada tantangan, dan akan ada kegagalan.
Sebagai contoh, saya ingin membicarakan soal produksi dan distribusi pupuk. Pupuk dibuat oleh pabrik pupuk yang dimiliki negara, milik rakyat? Pabrik pupuk ini dibangun oleh uang rakyat. Modal kerjanya adalah uang rakyat. Namun, saat pupuk dihasilkan dan didistribusikan, distributornya adalah perusahaan swasta. Pada zaman Pak Harto, zaman Orde Baru, hal ini tidak terjadi. Distribusi pupuk dilakukan oleh koperasi, koperasi unit desa (KUD).
Karena koperasi dianggap tidak sesuai dengan asas pasar bebas oleh beberapa orang, kemudian diganti menjadi swasta. Dengan swasta, PT-PT yang diberikan, akhirnya, ya kita tahu apa yang terjadi di Indonesia, kan? Nepotisme.
Orang-orang yang ditunjuk sebagai distributor rata-rata adalah keluarga pejabat. Keluarga mereka adalah direktur perusahaan, atau keluarga direktur BUMN, atau keluarga gubernur, bupati, atau keluarga pemimpin partai yang berkuasa, atau yang memiliki pengaruh.
Jadi, kita harus kembali ke prinsip-prinsip yang benar. Ini adalah barang rakyat, pabrik rakyat, dibangun dengan uang rakyat, modal kerjanya dari APBN, uang rakyat, dan distribusinya juga harus dilakukan oleh rakyat. Yaitu, melalui koperasi, dan melalui pemerintah jika diperlukan.
Selain menjadi alat pemerataan, koperasi juga dapat menjadi penggerak swasembada kita. Namun untuk mencapai hal tersebut, diperlukan upaya dan usaha yang sungguh-sungguh. Kita tidak boleh menganggap ini sebagai pekerjaan biasa. Ini bukanlah pekerjaan biasa. Kita harus melihat ini sebagai suatu usaha nasional.
