Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Eka Chandra Buana menyampaikan bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi 2025-2029 berkisar 5,6-6,1 persen.
“I ini kami sudah memperhitungkan bagaimana kita meningkatkan produktivitas kita,” ujar Eka Chandra dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) 2023 dalam Rangka Penyusunan RPJMN 2025-2029 dan RKP 2025 yang dipantau secara virtual, di Jakarta, Kamis.
Pemerintah menargetkan ada 50 persen peningkatan Total Factor Productivity (TFP), 5,2 persen Capital Productivity, dan 2,9 persen Labour Productivity. Untuk mencapai target tersebut, maka dibutuhkan foreign direct investment (penanaman modal asing) berorientasi ekspor, skema insentif, peningkatan belanja research and development (R&D), kenaikan belanja sumber daya manusia (SDM), dan iklim usaha kondusif yang mencakup transformasi tata kelola, kelembagaan, dan regulasi.
Melihat dari lapangan usaha, target yang hendak dicapai pemerintah ialah pertumbuhan sektor pertanian 3,5-4 persen. Kemudian juga sektor manufaktur dengan fokus hilirisasi yang akan menjadi target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8-7 persen dalam lima tahun ke depan dengan 21,9 persen peranan terhadap Produk Domestik Bruto.
Pada sektor Akomodasi Makanan dan Minuman (Akmamin), pertumbuhan yang diharapkan sebesar 6,9-7,5 persen guna mengincar 19,7 juta kunjungan wisatawan mancanegara (wisman).
Adapun dari sisi pengeluaran, investasi ditargetkan tumbuh 6,4-6,7 persen, ekspor 7,2-7,9 persen, konsumsi pemerintah 5-5,7 persen, dan konsumsi rumah tangga 5,4-5,6 persen.
Semua target tersebut diupayakan berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja di sektor manufaktur 27,9 persen pada tahun 2029 dengan peningkatan produktivitas 9,1 persen dan 34,09 juta jumlah tenaga kerja dengan 26,4 persen peningkatan produktivitas. Dengan demikian, nilai Incremental Capital Output Ratio (ICOR) akan menurun sekitar 5 persen.
Dengan gambaran tersebut, maka kebutuhan investasi yang perlu diraih untuk periode 2025-2029 sekitar Rp45,51-Rp45,87 ribu triliun, di mana pemerintah itu hanya sekitar 9-11 persen, BUMN 8,3-8,9 persen, dan swasta 82,5-80,2 persen.
“Mau nggak mau, suka tidak suka adalah kita harus meningkatkan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan akademisi. Inilah yang kami coba gambarkan bahwa kolaborasi ini akan menjadi sangat penting, sehingga kebutuhan tersebut tadi bisa kita penuhi di dalam lima tahun ke depan,” ujar Eka.
Peran dari pihak swasta berkaitan fokus industri kimia, industri logam dasar, industri alat angkutan, dan industri elektronik. Pemerintah dapat memberikan arah kebijakan fiskal, dukungan regulasi, kelembagaan dan prioritas pendanaan untuk transformasi pembangunan, serta dukungan dalam pengembangan R&D. Terakhir, akademisi dalam berperan dalam pengembangan R&D.
