Pertamina bersyukur atas dukungan pemerintah dalam pembayaran dana kompensasi bahan bakar minyak (BBM) selama 2023. Dana kompensasi ini mencapai Rp132,44 triliun (termasuk PPN) atau Rp119,31 triliun (tidak termasuk PPN).
Pembayaran sejumlah Rp132,44 triliun tersebut mencakup pembayaran untuk dana kompensasi triwulan I-III 2023 sebesar Rp82,73 triliun, tahun 2022 sebesar Rp49,14 triliun, dan tahun 2021 sebesar Rp569 miliar.
Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menyatakan apresiasi atas upaya pemerintah, terutama Kementerian Keuangan, dalam percepatan pembayaran dana kompensasi BBM, yang merupakan bentuk dukungan penuh pemerintah kepada Pertamina.
Dana kompensasi ini merupakan kompensasi selisih harga jual formula dan harga jual eceran di SPBU atas kegiatan penyaluran jenis BBM tertentu (JBT) solar dan jenis BBM khusus penugasan (JBKP) Pertalite.
Perusahaan juga menekankan pentingnya penggunaan teknologi informasi untuk memantau pembelian BBM bersubsidi di SPBU secara real time, guna memastikan konsumen yang membeli merupakan masyarakat yang berhak.
Selain itu, Pertamina juga telah berhasil mengurangi risiko penyalahgunaan BBM bersubsidi senilai 200 juta dolar AS atau sekitar Rp3,04 triliun sejak implementasi program tersebut pada 1 Agustus 2022 hingga 31 Desember 2023.
Pertamina terus meningkatkan kerja sama dengan aparat penegak hukum (APH) untuk meningkatkan pengawasan dan penindakan kegiatan penyalahgunaan BBM bersubsidi yang tidak sesuai peruntukannya.
Perusahaan juga mendorong masyarakat untuk mendaftar program subsidi tepat melalui website untuk mengidentifikasi konsumen yang berhak dan memonitor konsumsi atas JBT solar dan JBKP Pertalite.
Selain itu, Pertamina juga terus melakukan efisiensi biaya operasional, baik di tingkat holding maupun subholding, dengan realisasi program efisiensi biaya mencapai 984,17 juta dolar AS atau sekitar Rp14,99 triliun hingga November 2023.
Artikel ini ditulis oleh Benardy Ferdiansyah dan diedit oleh Kelik Dewanto.
