Segera Gelar Sistem Operasi Pasar, Pemkot Cirebon Stabilkan Harga Pokok
Cirebon, Jawa Barat (ANTARA) – Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon, Jawa Barat, akan segera menggelar sistem operasi pasar yang bersifat menetap di satu lokasi sebagai langkah stabilisasi harga bahan pokok pada awal 2024.
“Kita membuat warung atau kedai Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), yang nanti menjual barang-barang seperti sistem operasi pasar, tapi sifatnya menetap. Kita fokuskan di Pasar Pagi,” kata Penjabat (Pj) Wali Kota Cirebon Agus Mulyadi saat ditemui di Cirebon, Jabar, Jumat.
Agus mengatakan pembentukan operasi pasar menetap itu akan berjalan beriringan dengan program-program sebelumnya, seperti gerakan pangan murah dan bazar yang menjual bahan kebutuhan pokok dengan harga relatif lebih murah.
Menurut dia, semua program itu diharapkan cukup efektif dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan secara perlahan mampu menekan laju inflasi di Kota Cirebon.
“Apa yang menjadi upaya yang dilaksanakan tetap dilanjutkan. Utamanya menjaga yang sifatnya bahan pokok yang sangat bergerak sesuai permintaan pasar. Seperti beras, cabai, telur, bawang, dan daging ayam. Itu sangat dinamis tergantung permintaan,” jelasnya.
Selain menerapkan pola yang sudah ada, tutur Agus, pihaknya juga meminta Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Berintan Kota Cirebon untuk selalu memantau pola distribusi pangan secara real time.
Dengan demikian, saat kenaikan harga terjadi Pemkot Cirebon dapat melakukan langkah yang tepat untuk kembali menekan peningkatan harga tersebut.
“Kita dorong Perumda Pasar jadi badan usaha milik daerah (BUMD) pangan. Ini yang mengendalikan pasar-pasar itu, nanti kelihatan asal distribusi dari mana. Kalau BUMD selain menarik retribusi, sebenarnya bisa mengendalikan distribusi pangan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cirebon Aris Budiyanto menyampaikan tingkat inflasi secara tahunan di daerahnya tercatat sebesar 3,22 persen pada Desember 2023.
“Inflasi pada Desember 2023 di Kota Cirebon relatif stabil sebesar 0,29 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sekitar 113,87. Tingkat inflasi tahun kalender (Desember 2023) dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Desember 2023 terhadap Desember 2022) masing-masing sebesar 3,22 persen,” kata dia.
Aris menambahkan dari tujuh kota pantauan IHK di Provinsi Jawa Barat, semua kota mengalami inflasi.
“Inflasi bulanan tertinggi terjadi di Kota Bekasi sebesar 0,54 persen dengan IHK 119,30, sedangkan terendah terjadi di Kota Sukabumi sebesar 0,19 persen dengan IHK sebesar 116,40,” katanya.
