Sophia Wattimena, Ketua Dewan Audit dan Anggota Dewan Komisioner OJK, menjabarkan lima upaya yang telah dilakukan untuk memperkuat tata kelola OJK pada tahun 2023. Pertama-tama, ditegaskan bahwa Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK tentang Pendelegasian Wewenang Kegiatan Operasional Bidang PVML telah ditetapkan. Selain itu, pelimpahan kewenangan pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan/PUJK akan segera dilaksanakan kepada Kantor OJK daerah.
Selanjutnya, OJK disebut telah meningkatkan budaya anti korupsi dan menerapkan sertifikasi program Ahli Pembangun Integritas (API). OJK juga memelihara dan memperkuat integritas di seluruh Satuan Kerja di OJK melalui perluasan sertifikasi dan surveillance ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada tahun 2023.
Selain itu, OJK juga melakukan penguatan fungsi manajemen risiko, terutama terkait pengembangan framework, metodologi, kompetensi, dan budaya Manajemen Risiko OJK (MROJK). Terakhir, OJK menerapkan continuous improvement dengan penetapan ketentuan internal tentang penguatan pengendalian kualitas pengawasan terhadap sektor jasa keuangan.
Semua upaya ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan integrasi proses pengendalian kualitas pengawasan sesuai amanah UU P2SK. Demikianlah yang disampaikan Ketua Dewan Audit OJK.
