Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan pajak hiburan merupakan kewenangan pemerintah daerah bukan pemerintah pusat.
“Pajak hiburan itu adalah wewenang pemerintah daerah,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti saat ditemui usai media briefing di Jakarta, Senin.
Pernyataannya tersebut merespons cuitan pengacara kondang Hotman Paris. Melalui akun Instagram pribadinya, Hotman Paris menyoroti besaran pajak hiburan yang berada dalam rentang 40 persen hingga 75 persen. Menurut dia, besaran tersebut berpotensi mengancam kelangsungan industri pariwisata di Indonesia.
Sementara itu, Dwi menjelaskan pajak hiburan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).
Dalam aturan tersebut, disebutkan bahwa pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) untuk jasa hiburan pada diskotik, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40 persen dan paling tinggi 75 persen.
Pajak hiburan merupakan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota, yang pajaknya dibayarkan oleh konsumen sehingga pelaku usaha hanya memungut pajak yang telah ditetapkan.
“Jadi, itu sudah mutlak, kalau sesuai dengan UU HKPD, tidak diatur oleh pemerintah pusat. Itu adalah memang sepenuhnya kewenangan pemda,” ujar Dwi.
Diketahui, pajak hiburan menjadi salah satu penopang penerimaan pajak di daerah.
Dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (15/12/2023), Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut pajak daerah tumbuh terutama didorong oleh peningkatan realisasi pajak dari sektor ekonomi yang bersifat konsumtif seperti pajak hotel, hiburan, restoran, dan parkir.
Adapun penerimaan pajak daerah hingga November 2023 tercatat sebesar Rp212,26 triliun atau tumbuh 3,8 persen secara tahunan dari sebelumnya Rp204,51 triliun.
Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024
