Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Teni Widuriyanti memaparkan lima kunci agar desa dapat berkembang dan maju bersama serta selaras dengan kota.
“Pertama, desa harus memposisikan diri sebagai sumber utama penyedia pangan dan komoditas mumpuni dengan didukung berbagai inovasi dan teknologi,” ujar Teni Widuriyanti di Jakarta, Senin.
Ia juga menyatakan bahwa desa perlu memastikan pemenuhan infrastruktur dan layanan dasar dengan standar berkualitas setara perkotaan, namun tetap mempertahankan identitas adat, budaya, kearifan lokal, dan modal sosial masyarakat setempat.
Kemudian, menurutnya desa harus dapat menawarkan alternatif sumber pertumbuhan ekonomi lokal yang bersifat kultural dan hijau dengan tetap mempertahankan keunikan dan kualitas lingkungan desa.
Desa juga harus mampu mendukung program pembangunan berkelanjutan melalui fungsi ekologisnya di tengah ancaman krisis iklim dan kerusakan lingkungan.
Terakhir, Teni menyampaikan bahwa perlu adanya perbaikan tata kelola dan akuntabilitas pemerintahan desa serta peningkatan partisipasi masyarakat untuk menciptakan desa yang mandiri dan berkelanjutan.
Ia mengatakan bahwa pembangunan desa untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045 difokuskan pada pengarusutamaan upaya pengembangan yang bersifat lintas sektor dan lintas aktor untuk mewujudkan kemandirian desa.
“Transformasi pembangunan desa secara holistik ini yang akan terus kita lanjutkan melalui kebijakan pembangunan desa dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045,” katanya.
Teni mengungkapkan bahwa data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2023 menunjukkan tingkat kemiskinan di pedesaan mencapai 12,22 persen, jauh lebih tinggi daripada tingkat kemiskinan perkotaan yang berkisar 7,29 persen.
Ketimpangan juga terlihat pada perbandingan jumlah penduduk yang dapat mengakses fasilitas kesehatan dasar, yaitu sebesar 75,37 persen di wilayah pedesaan dan 82,22 persen di daerah perkotaan.
“Oleh karenanya penyelesaian ketimpangan tidak hanya menyasar pada pengurangan ketimpangan antara kawasan barat Indonesia dengan kawasan timur Indonesia, tetapi juga ketimpangan perkotaan dan pedesaan maupun ketimpangan antarkelompok pendapatan,” ucapnya.
