Penjabat Bupati Kudus M Hasan Chabibie mengatakan pendapatan daerahnya pada tahun anggaran 2023 mencapai Rp2,276 triliun atau 101,75 persen dari target yang direncanakan.
“Pendapatan daerah tersebut berasal dari pos pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah,” katanya pada Sidang Paripurna DPRD tentang Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemkab Kudus Tahun Anggaran 2023 di Gedung DPRD Kudus, Jateng, Senin.
Sementara, realisasi PAD, kata dia, sebesar Rp502,33 miliar atau 10,05 persen dari target, pendapatan transfer sebesar Rp1,772 triliun atau 100,68 persen dari target, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp1,236 miliar atau 45,78 persen dari target.
Untuk pelaksanaan belanja daerah pada tahun 2023 yang terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer, realisasinya sebesar Rp2,384 triliun atau sebesar 90,85 persen.
Realisasi belanja operasi sebesar Rp1,683 triliun atau 88,50 persen dari anggaran, belanja modal terealisasi sebesar Rp418,67 miliar atau 95,74 persen dari anggaran, belanja tidak terduga terealisasi sebesar Rp2,37 miliar atau 42,22 persen, dan belanja transfer sebesar Rp280,18 miliar atau 90,85 persen dari anggaran.
Sementara untuk realisasi pembiayaan daerah pada 2023, kata dia, penerimaan pembiayaan sebesar Rp390,91 miliar yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) tahun sebelumnya.
Untuk pengeluaran pembiayaan sebesar Rp1,236 miliar yang digunakan untuk penyertaan modal atau investasi pemerintah daerah.
“Kami menyadari dalam pelaksanaan pemerintahan daerah masih terdapat kekurangan dan belum dapat sepenuhnya memenuhi harapan semua pihak. Untuk itu, kami berharap dukungan dari semua pihak dalam pembangunan Kabupaten Kudus. Kekurangannya diharapkan bisa dipenuhi pada tahun anggaran 2024,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kudus Masan menganggap masih banyak uang yang tidak terserap dalam program pembangunan, sehingga silpa cukup besar.
Untuk itu, kata dia, perlu ada evaluasi, terutama pendapatan harus ada optimalisasi, meskipun capaian di atas 100 persen.
“Yang perlu dibenahi bisa targetnya atau sektor lain, sehingga target yang ditetapkan nantinya target terukur. Sehingga, belanjanya juga banyak yang terakomodir, seperti belanja infrastruktur dan belanja lainnya,” ujarnya.
Ia juga menyayangkan APBD 2024 selesai dibahas November 2023, namun pelaksanaan pembangunan sampai saat ini belum maksimal, sehingga dananya menganggur dan tidak dimanfaatkan.
