Government Priority Programs for Accelerating Development Strategy

Menjelang kebijakan Tujuan nasional transformasi: Menuju Indonesia Emas 2045,” halaman 175-205, edisi softcover ke-4] Di luar delapan Program Dampak Cepat, pemerintahan yang akan datang perlu fokus pada 17 target kinerja kunci dengan program prioritas untuk mencapai visi Indonesia Emas pada tahun 2045. 17 target ini penting karena mereka mewakili batu loncatan atau prasyarat mutlak menjadi negara maju dan makmur. Mereka juga menunjukkan bahwa kita adalah sebuah bangsa yang belajar dari sejarah. Kita menyadari tantangan yang kita hadapi sekarang dan di masa depan (dekat dan jauh). Kita adalah bangsa yang memilih untuk menghadapi tantangan kita secara langsung, membekali diri dengan kemampuan untuk mengatasi tantangan tersebut. Target Prioritas 1: Mencapai Swasembada Pangan, Energi, dan Air Makanan, energi, dan air adalah kebutuhan dasar bagi kemerdekaan dan kedaulatan suatu negara. Oleh karena itu, pencapaian swasembada pangan, energi, dan air harus dikejar dengan cepat dan teliti. Dalam hal pangan, inisiatif termasuk pengembangan program pertanian, terutama untuk padi, jagung, singkong, kedelai, dan tebu. Sebanyak 4 juta hektar tambahan area panen tanaman ditargetkan pada tahun 2029. Dengan peningkatan area panen ini, jika semuanya merupakan sawah padi, akan ada penambahan 20 juta ton padi (dengan asumsi produktivitas 5 ton per hektar) atau setara dengan 10 juta ton beras (dengan asumsi hasil 50%). Di ranah energi, Indonesia berada pada posisi yang baik untuk menjadi pemimpin global dalam energi hijau melalui budidaya biodiesel dan biofuel aviasi dari kelapa sawit, bioetanol dari tebu dan singkong, dan pemanfaatan sumber daya terbarukan seperti energi hidro, angin, laut, surya, dan panas bumi. Pada tahun 2029, dengan sumber daya alam yang tersedia, program biodiesel B50 dan campuran etanol E10 akan diimplementasikan. Sementara itu, pembangkit listrik mikro hidro (PLTMH) harus dipromosikan sebagai solusi untuk menyediakan listrik di daerah terpencil. Ketersediaan air akan dipastikan melalui manajemen air yang tepat, membuatnya tersedia selama kekeringan dan mencegah bencana selama musim hujan. Target Prioritas 2: Memperbaiki Sistem Penerimaan Nasional Pemerintah berkomitmen untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 23A, yang menyatakan bahwa semua pajak dan retribusi wajib untuk kebutuhan negara harus ditetapkan dengan undang-undang. Komitmen ini menekankan perlunya peningkatan signifikan dalam kapabilitas lembaga penerimaan negara, bersama-sama dengan reformasi menyeluruh dalam kebijakan dan sistem pajak, yang ditujukan untuk memperluas basis penerimaan nasional. Oleh karena itu, negara akan mengambil langkah-langkah terobosan konkret untuk meningkatkan pengumpulan penerimaan dalam negeri. Pendirian Badan Penerimaan Nasional diharapkan dapat meningkatkan rasio penerimaan nasional terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hingga 23%. Upaya reformasi kebijakan pajak akan difokuskan pada memperbaiki sistem penerimaan pajak dan bukan pajak, memperluas basis pajak dan sumber penerimaan lain. Insentif pajak harus diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi, termasuk UMKM dan meningkatkan daya beli masyarakat. Target Prioritas 3: memberantas kemiskinan Kemiskinan bukan hanya kurangnya kekayaan tetapi juga cerminan dari akses terbatas terhadap manfaat pembangunan. itu juga merupakan akar dari berbagai perilaku kriminal dan masalah sosial, yang mengakibatkan generasi yang tidak mencapai potensi mereka. Oleh karena itu, memberantas kemiskinan harus menjadi pijakan kebijakan pemerintah. Bertujuan untuk…

Source link