Pengendalian inflasi di Wilayah Sumatera menjadi strategis terutama dalam pengamanan pasokan dan kelancaran distribusi. Jakarta (ANTARA) – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) mengatakan bahwa pengendalian inflasi di daerah Sumatera penting untuk menjaga pasokan dan kelancaran distribusi komoditas pangan usai sejumlah pusat produksi terdampak banjir lahar dingin dan erupsi Gunung Marapi.
“Pengendalian inflasi di Wilayah Sumatera menjadi strategis terutama dalam pengamanan pasokan dan kelancaran distribusi di tengah adanya bencana alam yang terjadi di sejumlah sentra produksi pangan,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Ferry Irawan dalam pernyataannya di Jakarta, Sabtu.
Ia mengatakan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mempercepat perbaikan infrastruktur pertanian di wilayah yang terimbas bencana.
Selain itu, ia menyatakan bahwa perlu ada penguatan manajemen pola tanam melalui implementasi kerja sama contract farming antara Bulog, BUMD Pangan, maupun BUMDes dengan kelompok petani lokal.
Berdasarkan data BPS, Ferry menyebutkan bahwa wilayah Sumatera berkontribusi terhadap 20,58 persen produksi padi nasional, 15,26 persen produksi bawang merah, 45,27 persen produksi cabai besar, 15,95 persen produksi cabai rawit, 20,39 persen produksi daging ayam ras, serta 24,07 persen produksi telur ayam.
“Jadi dalam hal resource (sumber daya), Sumatera itu punya sumber daya yang memang penting dalam konteks pengendalian inflasi,” tuturnya.
Namun, ia mengatakan bahwa sepanjang tahun 2023 terdapat beberapa provinsi di Pulau Sumatera yang mengalami penurunan produksi, sementara yang lainnya mengalami peningkatan produksi dibandingkan tahun sebelumnya.
“Dinamika antarprovinsi ini juga perlu dicermati. Jadi, ada beberapa daerah untuk komoditas tertentu itu surplus, ada juga beberapa daerah yang dalam komoditas tertentu itu defisit gitu ya,” kata Ferry.
Ia pun menyampaikan bahwa perlu ada kerja sama antara masing-masing pemerintah daerah untuk menyalurkan surplus produksi dan menutupi defisit tersebut.
Pihaknya pun optimis jika upaya tersebut diimplementasikan dengan baik, maka target pemerintah untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional di atas 5 persen pada tahun ini dapat tercapai.
Ferry mengatakan bahwa pihaknya juga mendorong penggunaan bibit unggul dan pupuk organik serta pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan produksi pertanian, seperti smart greenhouse, smart irrigation, dan rice intensification system.
“Tadi diskusi juga sebelum ini terkait penggunaan sensor cuaca. Ini mungkin yang perlu didorong, dipercepat, maupun diperluas sehingga di tengah berbagai tantangan yang ada, jumlah produksi bisa bertahan bahkan juga meningkat,” imbuhnya.
Ferry berkunjung ke Pekanbaru, Riau, untuk menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Wilayah Sumatera pada Kamis (16/5) serta acara Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Wilayah Sumatra pada Jumat (17/5).
