Jakarta (ANTARA) – Sustainability Expert Jalil menyatakan para konsumen dapat menggunakan produk-produk berkelanjutan (sustainable) dalam berbagai aspek kehidupan mereka agar pihak perusahaan mengarahkan diri kepada keberlanjutan.
“Segala sisi kehidupan itu harusnya ada yang mengupayakan hal yang sama (untuk menggunakan produk-produk berkelanjutan). Makan jadi keren, konsumsi apparel (pakaian) jadi keren dengan keberlanjutannya. Itu semua harus dipikirin, biar yang tengah (perusahaan) itu kemudian melihat, ‘oh saya gak bisa jualan ya kalau gak keberlanjutan’,” ujarnya dalam acara Ngobrol Santai Bareng Pakar dengan tema “Sustainability is (Here) the Future” di Jakarta, Jumat.
Apabila semakin banyak konsumen yang menuntut keberlanjutan, seperti menggunakan panel surya di rumah mereka atau membeli produk-produk ramah lingkungan, lanjutnya, maka pihak perusahaan yang menghasilkan barang akan secara terpaksa ataupun sukarela memproduksi tuntutan konsumen. Menurut dia, generasi milenial dan gen Z jauh lebih perhatian terhadap isu keberlanjutan.
“(Dengan begitu), cara memenangkan kantong mereka, bukan cuma memenangkan hatinya, itu adalah dengan cara masuk ke keberlanjutan dengan lebih serius,” kata Jalil.
Di samping itu, pendanaan berkelanjutan juga dianggap penting untuk memastikan akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia pada 2030. Dalam hal ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.
Pemerintah sendiri disebut telah mengestimasikan kebutuhan pendanaan berkelanjutan pada 2020 di Indonesia sebanyak Rp67 ribu triliun hingga 2030. Artinya, diperlukan Rp6.900 triliun per tahun pendanaan berkelanjutan dengan memanfaatkan antara lain Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan donor dari pihak swasta.
Jika diperkirakan Produk Domestik Bruto (PDB) tanah air mencapai 1,4 triliun dolar Amerika Serikat (AS) pada tahun ini, maka sebagian dari total PDB itu dapat digunakan oleh pemerintah untuk mengakselerasi pembangunan berkelanjutan apabila memiliki komitmen kuat mencapai tujuan SDGs 2030.
“Sebetulnya duitnya ada apa enggak? Ada, kalau kemudian kita hijaukan (sustainability finance),” ujar Jalil.
