Presiden terpilih untuk periode 2024-2029, Prabowo Subianto, berkomitmen untuk menjaga defisit fiskal rendah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya di bawah 3% relatif terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Hal ini langsung diungkapkan oleh Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani, saat konferensi pers mengenai Kondisi Ekonomi Fundamental Terkini dan APBN 2025 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jl. Gatot Soebroto, Jakarta Selatan, pada hari Senin (24 Juni).
“Kami juga telah menyampaikan hal ini kepada Presiden terpilih Prabowo, dan beliau telah menjamin kepada kami. APBN 2024 akan menjaga defisitnya di bawah 3%, dan ini adalah komitmen bersama yang telah disampaikan. Beliau (Prabowo) berkomitmen untuk defisit di bawah 3%,” ungkap Sri Mulyani.
Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa, berdasarkan asumsi makro untuk APBN 2025, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah sepakat bahwa defisit anggaran akan berada antara 2,29% dan 2,82% dari PDB.
“Postur APBN 2025 masih dalam kisaran yang ditentukan,” jelas Sri Mulyani.
Selain itu, pengumuman mengenai pengelolaan defisit fiskal yang berkelanjutan juga membantah rumor bahwa rasio utang akan meningkat menjadi 50% dari PDB.
“Posisi Rancangan Undang-Undang APBN 2025 dalam proses ini, melalui komunikasi terus-menerus, koordinasi, dan sinkronisasi dengan tim Presiden terpilih, menunjukkan bahwa tidak ada celah antara Rancangan yang kami susun di bawah Presiden Jokowi dan program prioritas yang diinginkan dan akan dilaksanakan oleh pemerintahan baru Presiden terpilih, Bapak Prabowo,” jelas Menteri Keuangan.
Pada acara yang sama, Thomas Djiwandono, Anggota Sektor Keuangan dari Tim Transisi Pemerintahan Prabowo-Gibran, menjamin bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran tidak akan meningkatkan rasio utang menjadi 50% dari PDB.
“Itu tidak mungkin. Secara mendasar, kami tetap berkomitmen pada target yang saat ini direncanakan oleh pemerintah dan akan disetujui oleh DPR nantinya,” tuturnya.
Thomas menekankan bahwa timnya berkomitmen untuk mencapai target yang disepakati oleh pemerintah dan DPR dalam APBN 2025 mendatang.
“Secara mendasar, kami berkomitmen pada target yang saat ini direncanakan oleh pemerintah dan telah disetujui oleh DPR,” ujar Thomas.
