Prabowo Subianto Djojohadikusumo akan dilantik sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia dalam Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat RI yang digelar di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada 20 Oktober 2024. Sebelum pelantikan, Prabowo sudah hadir mewakili atau mendampingi Presiden ke-7 RI Joko Widodo dalam berbagai agenda pemerintah. Salah satunya, Prabowo mewakili Jokowi dalam acara peresmian Peluncuran Geoportal One Map Policy 2.0 serta Penyampaian Laporan Evaluasi Nasional Capaian Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di The St. Regis Hotel Jakarta pada 18 Juli 2024.
Dalam acara tersebut, Prabowo kembali menekankan pentingnya percepatan pembangunan demi masa depan bangsa. Dia optimis bahwa Indonesia bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 8%, meskipun target pemerintah adalah lebih dari 5%. Prabowo juga menyoroti pentingnya efisiensi, pengelolaan yang baik, kebijakan yang masuk akal, serta mitigasi berbagai masalah yang dapat merugikan kepentingan nasional dan rakyat.
Sebagai seorang yang pernah mengabdi sebagai profesional public policy di industri hulu minyak dan gas bumi, penulis ingin menyoroti target pertumbuhan ekonomi 8% dengan fokus pada sektor migas. Tantangan-tantangan yang harus diatasi dalam periode pemerintahan 2024-2029 juga akan dibahas dalam artikel ini.
Migas memainkan peranan penting dalam perekonomian Indonesia, seperti yang juga terjadi di negara-negara lain yang mengandalkan sektor ini. Namun, ada tantangan yang harus diatasi, seperti realisasi produksi minyak bumi yang masih di bawah target. SKK Migas melaporkan bahwa realisasi lifting minyak bumi hingga semester I-2024 masih di bawah target APBN 2024. Dwi Soetjipto, Kepala SKK Migas, menjelaskan bahwa beberapa kendala termasuk gangguan banjir dan keterlambatan kegiatan drilling.
Selain itu, revisi UU Migas juga menjadi perhatian penting. Pembahasan revisi ini telah muncul dalam beberapa tahun terakhir, tetapi belum ada kejelasan terkait hal tersebut. Selain itu, peningkatan investasi dalam sektor migas juga harus dijamin untuk mendorong pertumbuhan dan ketahanan energi nasional.
Hengkangnya Shell Upstream Overseas Services (I) Limited di Blok Masela menjadi pembelajaran penting bagi semua pihak terkait. Keberhasilan PT Pertamina Hulu Energi dalam mengakuisisi 35% participating interest milik Shell adalah langkah positif, namun kepastian investasi harus tetap dijamin untuk menarik investor, baik lokal maupun asing.
Harmonisasi antar kementerian dan lembaga terkait sektor migas juga menjadi tantangan yang perlu diatasi. Sinergi yang lebih baik antar pihak terkait diharapkan dapat mendorong pencapaian target-target yang telah ditetapkan pemerintah, termasuk dalam pencapaian lifting minyak bumi 1 juta barel per hari pada tahun 2030.
