Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa indeks literasi keuangan di perbankan tercatat sebesar 64,05 persen, menunjukkan peningkatan minat masyarakat dalam literasi keuangan di sektor perbankan.
Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, menyampaikan bahwa indeks literasi keuangan di perbankan mencapai 64,05 persen dan 34,58 persen untuk literasi perbankan syariah. Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2024 menunjukkan bahwa inklusi di perbankan mencapai 68,88 persen dan inklusi perbankan syariah sebesar 8,7 persen.
Masyarakat disarankan untuk mulai inklusi keuangan sejak usia dini dengan memiliki rekening. Hasil SNLIK tahun 2024 menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan masyarakat sebesar 65,43 persen dan inklusi keuangan mencapai 75,02 persen. Sedangkan, literasi keuangan syariah mencapai 39,11 persen dan inklusi keuangan syariah 12,88 persen.
Meskipun literasi keuangan masyarakat menunjukkan peningkatan, masih terdapat kasus penipuan di masyarakat. Hal ini disebabkan oleh keserakahan dan keinginan untuk mendapatkan keuntungan instan. Oleh karena itu, penguatan literasi keuangan dan pemahaman harus disertai dengan regulasi dan penegakan hukum yang kuat.
Kiki menekankan pentingnya prinsip 2L, yaitu legal dan logis, yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat juga diajarkan untuk tidak memberikan data identitas pribadi secara sembarangan guna menghindari penyalahgunaan yang tidak bertanggung jawab.
Penguatan literasi keuangan merupakan langkah penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan keuangan secara bijaksana. Kolaborasi antara berbagai pihak dalam memberikan edukasi dan penegakan regulasi menjadi kunci untuk menciptakan masyarakat yang lebih cerdas secara finansial.
