DAILYPANGANDARAN – Koalisi lima partai politik di Pangandaran, yaitu PKB, PAN, PKS, Golkar, dan Gerindra mengalami perubahan. Hal ini karena PAN secara resmi memberikan rekomendasi kepada bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dari PDI Perjuangan, Citra-Ino.
Meskipun demikian, koalisi kelima partai politik tersebut belum memutuskan pasangan calon untuk Pilkada 2024.
Informasi yang diterima menyebutkan bahwa PKB memberikan rekomendasi kepada Dadang Solihat (mantan Kepala Bapenda) dan Gerindra memberikan rekomendasi kepada Ujang Endin Indrawan (Wakil Bupati Pangandaran). Dengan demikian, Ujang dan Dadang diusulkan untuk berpasangan dalam kontestasi Pilkada 2024 di Pangandaran.
Saat ini, diketahui bahwa koalisi lima partai politik tersebut mengalami hambatan. Sementara itu, Golkar belum memutuskan apakah akan berkoalisi dengan partai lain, namun mereka mengusung Ade Ruminah, Bendahara Umum DPC Golkar, sebagai calonnya.
Menjelang pendaftaran pasangan calon Kepala Daerah dalam Pilkada 2024, Ujang Endin Indrawan bersama Dadang Solihat disebut akan menerima rekomendasi resmi dari DPP partai Gerindra.
Ketua DPC PKB Kabupaten Pangandaran, Otang Tarlian, membenarkan informasi mengenai pasangan Ujang Endin Indrawan dan Dadang Solihat dalam Pilkada ini.
“Iya, pada akhirnya mereka akan berpasangan. Gerindra mengusung UE (Ujang Endin), PKB mengusung Dadang Solihat,” ujar Otang pada Rabu (21/8/2024).
Menurutnya, Ujang Endin dan Dadang Solihat saat ini berada di DPP Gerindra Jakarta untuk menunggu penyerahan surat keputusan berupa rekomendasi resmi.
“Kabar terakhir, hari ini mereka menerima rekomendasi resmi dari Gerindra. Kemudian sore ini akan bergeser ke Bandung DPW PKB,” ungkapnya.
Menanggapi dukungan dari PAN, Otang menyatakan bahwa PAN sudah memberikan rekomendasi kepada Ino Darsono yang saat ini berpasangan dengan Citra Pitriyami. “Sedangkan PKS tetap mendukung kita,” katanya.
Terkait keputusan Golkar dan Ade Ruminah, Otang mengatakan bahwa Golkar di Pangandaran masih harus menentukan sikapnya. “Golkar tinggal memilih, apakah mau bergabung atau memanfaatkan keputusan MK. Jika mengikuti keputusan MK, mereka bisa mengajukan satu paket,” tutupnya.
