Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua Barat mencatat belanja APBN untuk pelaksanaan Pemilu 2024 di Papua Barat dan Papua Barat Daya telah terserap Rp466,51 miliar.
Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I DJPb Papua Barat Bernand Situmorang di Manokwari, Jumat, mengatakan total pagu belanja pemilihan umum serentak dikelola oleh enam kementerian/lembaga.
“Dukungan APBN terhadap pesta demokrasi tahun 2024 sebanyak Rp767,28 miliar dan penyerapan sampai 31 Juli 2024 sudah 60,80 persen,” kata Situmorang.
Ia menjelaskan bahwa alokasi anggaran pemilu disalurkan melalui KPU Rp470,58 miliar, Bawaslu Rp252,75 miliar, Polri Rp43,37 miliar, BPKP Rp274,87 juta, Kejaksaan Rp180 juta, dan Kemenhan Rp115,00 juta.
Penyerapan anggaran KPU 59,52 persen (Rp280,10 miliar), Bawaslu 64,15 persen (RpRp162,13 miliar), Polri 55,30 persen (Rp23,98 miliar), BPKP 20,88 persen (Rp57,38 juta), dan Kejaksaan 67,06 persen (Rp120,71 juta)
“Kemenhan sudah terserap 100 persen. Alokasi diperkirakan terus bertambah seiring dengan proses hibah yang belum diadministrasikan,” jelas Situmorang.
Ia menyebut sebagian besar realisasi dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan pemilihan calon presiden-wakil presiden dan pemilihan calon anggota legislatif pada 14 Februari 2024.
Adapun item kegiatan yang diakomodasi dalam belanja pemilihan serentak, meliputi seleksi badan adhoc, honorarium badan adhoc, honorarium pengawas adhoc, pengadaan barang/jasa, pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara.
Kemudian, operasional pengawas adhoc, pendistribusian dan pengawasan logistik pemilu, pengawasan pemungutan dan penghitungan suara, serta pengawasan penetapan hasil pemilihan umum.
“Alokasi APBN bermaksud membiayai kegiatan dalam rangka menyukseskan pelaksanaan pemilu di Papua Barat maupun Papua Barat Daya,” ujarnya.
Situmorang menerangkan bahwa total APBN yang dialokasikan untuk belanja pemilu mencapai Rp1,465 triliun terdiri dari alokasi tahun 2023 sebanyak Rp718,13 miliar dan alokasi tahun 2024 sebesar Rp747,48 miliar.
