Prabowo Subianto, presiden terpilih, menegaskan bahwa salah satu kunci untuk menjadi negara bebas korupsi adalah memiliki hakim yang tidak bisa disuap. Pernyataan ini disampaikannya saat berbicara melalui telepon dengan Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, ketika menghadiri kelompok Solidaritas Hakim Indonesia di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada hari Selasa (8 Oktober).
“Percahayaanlah, kunci untuk menjadi negara yang makmur, berfungsi dengan baik, dan bebas korupsi adalah memiliki hakim yang tidak bisa disuap,” tegas Prabowo.
“Oleh karena itu, hakim harus kuat, dan kondisinya harus yang terbaik yang bisa kita berikan. Ini adalah komitmen saya,” lanjutnya.
Sebagai Menteri Pertahanan Indonesia saat ini, Prabowo menegaskan kembali bahwa meningkatkan kualitas hidup dan menjamin keamanan finansial hakim harus menjadi prioritas.
“Anda dapat mempelajari pidato dan catatan masa lalu saya. Saya selalu percaya bahwa standar hidup hakim harus ditingkatkan dan dijamin agar mereka dapat tetap independen dan menjalankan tugasnya sebaik mungkin,” tambah Prabowo.
Tekad Prabowo untuk meningkatkan pendapatan hakim sudah menjadi bagian dari visinya untuk negara ini dalam jangka waktu yang lama.
Asosiasi Hakim Indonesia baru-baru ini bertemu dengan pimpinan DPR untuk menyampaikan keluhan mereka tentang tidak adanya kenaikan gaji dalam 12 tahun terakhir. Mereka mengungkapkan bahwa pendapatan mereka saat ini tidak mencukupi untuk menghidupi keluarga mereka.
Untuk hakim baru, pendapatan bersih mereka hanya sekitar Rp 12 juta, terdiri dari gaji pokok Rp 3,5 juta dan tunjangan sebesar Rp 8,5 juta.
“Gaji kami sekarang seperti uang saku Rafathar untuk tiga hari,” kata Rangga, seorang perwakilan dari para hakim, merujuk kepada anak dari selebriti Raffi Ahmad. “Sementara itu, kami harus mendukung keluarga, anak-anak, dan orang tua kami,” tambahnya.
Rangga menekankan bahwa gaji Rp 12 juta tersebut tidak mencukupi, mengingat tingkat tanggung jawab yang diemban hakim. Komitmen Prabowo untuk memperbaiki situasi ini telah disambut dengan baik oleh para hakim yang menanti perubahan positif yang telah dijanjikan setelah ia dilantik.
