Badan Bank Tanah dan PT Sarana Multigriya Finansial/SMF (Persero) telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) kerja sama untuk mengatasi persoalan ketersediaan rumah (backlog) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“MoU ini sejalan dengan tugas dan fungsi Badan Bank Tanah dalam menjamin ketersediaan tanah dalam rangka ekonomi berkeadilan, salah satunya untuk kepentingan umum,” kata Kepala Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja.
Ia menegaskan bahwa pihaknya akan menyediakan lahan dengan harga kompetitif, sementara SMF akan menyediakan pendanaan untuk pembangunan rumah-rumah tersebut. Selain itu, SMF juga akan menyalurkan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) perseroan untuk subjek-subjek reforma agraria di atas hak pengelolaan lahan (HPL) Badan Bank Tanah.
Kolaborasi ini diharapkan dapat mengatasi backlog perumahan serta menciptakan multiplier effect yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Direktur Sekuritisasi dan Pembiayaan SMF, Heliantopo, menyatakan bahwa dukungan dari Badan Bank Tanah sangat penting untuk mengakselerasi penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Menurut data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), masih dibutuhkan 12,7 juta unit rumah untuk mewujudkan Indonesia zero backlog. Melalui kolaborasi ini, SMF dapat menyediakan rumah-rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan spesifikasi yang lebih bagus dan layak dengan harga yang sama seperti yang diberikan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Selain itu, SMF juga berencana untuk menyediakan rumah bagi ASN yang bekerja di IKN dan sekitarnya. Saat ini, dua Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Badan Bank Tanah di Kabupaten Kendal dan Brebes, Jawa Tengah, seluas total 4,3 hektare telah dimanfaatkan untuk pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui kolaborasi dengan Kementerian PUPR, Perumnas, Bank BTN, dan SMF.
