Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur (KIAT) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) meluncurkan tiga inisiatif untuk memperkuat ekosistem pembiayaan infrastruktur berkelanjutan di Indonesia.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (Dirjen PPR) Kemenkeu Suminto menyatakan inisiatif itu merupakan komitmen pemerintah untuk membuat kebijakan pembiayaan infrastruktur yang adaptif terhadap tantangan global dan selaras dengan perkembangan terkini.
“Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menciptakan infrastruktur yang tidak hanya membangun ekonomi, tetapi juga berdampak pada lingkungan dan masyarakat,” katanya di Jakarta, Selasa.
Inisiatif yang pertama adalah peluncuran buku “Menapak Jejak Dukungan Pemerintah dalam Pembiayaan Infrastruktur” yang mendokumentasikan perjalanan panjang dan tantangan dalam pembangunan infrastruktur nasional.
Buku tersebut menjadi catatan sejarah sekaligus refleksi bagi generasi penerus tentang strategi kebijakan yang telah dijalankan oleh Kemenkeu.
Kedua, peluncuran Revised Environment, Social, and Governance (ESG) Manual yang menjadi pedoman untuk memastikan penerapan aspek ESG dalam setiap proyek infrastruktur, agar pembangunan berjalan dengan prinsip hijau, inklusif, dan keberlanjutan.
Ketiga, inovasi kebijakan dukungan pemerintah, yang fokus pada pembiayaan infrastruktur berkelanjutan dan memberikan landasan baru bagi sinergi antara sektor publik dan swasta dalam mencapai tujuan pembangunan.
Suminto menekankan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungan secara seimbang.
Dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan dinamika global, penerapan prinsip ESG menjadi makin penting dalam memastikan bahwa proyek-proyek infrastruktur yang didanai oleh pemerintah dan sektor swasta tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga berdampak positif terhadap masyarakat luas dan ekosistem alam.
Hal itu sejalan dengan komitmen Indonesia di forum internasional, termasuk G20, untuk mendorong Quality Infrastructure Investment (QII) yang berkelanjutan dan berkualitas tinggi.
“Kebijakan ESG ini akan memberikan kepercayaan lebih kepada investor bahwa proyek-proyek infrastruktur di Indonesia selaras dengan tren global pembangunan berkelanjutan,” tuturnya.
