Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani menekankan pentingnya pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk memeriksa ulang data masyarakat miskin guna mengatasi kemiskinan efektif.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada Maret 2024, terdapat sekitar 25 juta masyarakat miskin di Indonesia, sedangkan data BPJS mencatat bahwa jumlah penerima bantuan iuran (PBI) mencapai lebih dari 96 juta orang.
Ajib Hamdani menyatakan bahwa pemerintah harus mengambil langkah-langkah kebijakan yang mendukung redistribusi kekayaan dan mengurangi tingkat kemiskinan. Mengingat lebih dari 60 persen Produk Domestik Bruto (PDB) berasal dari konsumsi rumah tangga, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan daya beli akan menjaga pertumbuhan ekonomi.
Selain permasalahan kemiskinan, pemerintah juga dihadapkan pada tekanan fiskal yang tinggi, membutuhkan solusi konkrit dari Kementerian Keuangan terkait anggaran. Belanja APBN 2025 dialokasikan sebesar Rp3.613,1 triliun dengan defisit potensial lebih dari Rp600 triliun.
Tantangan lain yang dihadapi oleh pemerintahan baru meliputi tingginya angka pengangguran, paradoks di sektor industri, dan peningkatan ICOR. Untuk menghadapi tantangan ekonomi ini, diperlukan kerangka reformasi ekonomi struktural.
Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan tekad untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia, meskipun negara ini telah menjadi anggota G20.
Seluruh tantangan ekonomi ini harus diatasi melalui kebijakan yang efisien dan produktif, serta reformasi fundamental dalam sistem ekonomi, regulasi, dan infrastruktur. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mewujudkan visi dan misi Asta Cita Prabowo-Gibran untuk masa jabatan mereka.
Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024
