Belanja perpajakan merupakan instrumen utama dalam kebijakan fiskal yang digunakan Pemerintah untuk mencapai tujuan ekonomi makro, seperti pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan pemerataan pendapatan. Hal ini penting sebagai cipta stabilitas ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Indonesia menghadapi tantangan terkait belanja perpajakan di tahun 2025, dengan pertumbuhan ekonomi yang tidak pasti dan perubahan demografi global. Tantangan utama termasuk keterbatasan basis pajak, ketimpangan pendapatan, pertumbuhan sektor informal, dan efisiensi dalam penggunaan belanja negara. Rasio pajak Indonesia terhadap PDB pada tahun 2022 rendah, menunjukkan potensi pajak yang belum dimaksimalkan. Ketimpangan pendapatan dan penghindaran pajak juga menjadi hambatan dalam peningkatan penerimaan pajak. Sektor informal yang berkembang pesat juga berkontribusi minim pada penerimaan pajak, berkontribusi pada kesulitan dalam memperluas cakupan pajak. Diperlukan kebijakan perpajakan efektif untuk mendukung pembangunan nasional. Peneliti mengusulkan basis pajak yang lebih diversifikasi dan progresif, dengan fokus pada sektor perdagangan, industri, dan informal. Perlu juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan belanja negara, serta memperkuat sistem administrasi pajak dan penegakan hukum terhadap penghindaran pajak dan korupsi. Masyarakat semakin menyadari pentingnya pajak sebagai sumber pendanaan pembangunan, namun juga menuntut peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan anggaran pemerintah. Studi menyoroti pentingnya penguatan sistem perpajakan berbasis data dan digitalisasi pajak untuk memperluas jangkauan pajak dan meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di pasar global.
“Perkiraan Belanja Pajak 2025: Keuangan Pemerintah yang Efisien”

Read Also
Recommendation for You

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan Survei Nasional Literasi dan…

Pemerintah Kabupaten Bandung, Jawa Barat, telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,04 triliun untuk bantuan dana desa…

Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah mulai dari tingkat pusat hingga daerah telah menjadi…

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memiliki komitmen kuat untuk memastikan setiap pedagang kripto yang terdaftar…

Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nyoman Adhi Suryadnyana menegaskan pentingnya hasil pemeriksaan BPK yang…