Tantangan yang dihadapi Pemerintah menjelang tahun 2025 terutama terkait persoalan likuiditas menjadi fokus utama. Dalam situasi nasional dan internasional yang sedang mengalami resesi yang panjang, banyak negara terdampak oleh resesi global yang belum menentu durasinya. Hal ini membuat pemerintahan Prabowo dihadapkan pada masalah fiskal yang kompleks, sebagai hasil dari sejarah panjang yang kini memunculkan dampaknya. Fondasi ekonomi menjadi krusial dalam menjalankan pemerintahan suatu negara. Peristiwa reformasi 1998 menggambarkan bagaimana pembangunan ekonomi yang kuat di era Presiden Soeharto tiba-tiba runtuh saat krisis moneter melanda. Tantangan apakah Indonesia saat ini rentan terhadap resesi global muncul dengan pandangan beragam, termasuk kemungkinan kesulitan likuiditas. Perubahan UUD 1945 yang diarahkan pada liberalisasi memberikan dampak dalam berkurangnya pendapatan negara dan kebocoran yang terjadi. Selain itu, melalui kesepakatan internasional, Indonesia sebagai anggota ASEAN terlibat dalam perjanjian perdagangan bebas yang memperdalam efek liberalisasi. Dalam konteks ini, penerapan kebijakan perdagangan bebas seperti AFTA dan ACFTA tidak selalu menguntungkan industri dalam negeri, terutama dengan pengaruh globalisasi yang semakin kuat.
Kompleksitas likuiditas dan masalah fiskal memunculkan wacana terkait peningkatan pajak yang direncanakan naik dari 11% menjadi 12% pada Januari 2025. Dengan potensi bunga hutang negara mencapai triliunan rupiah, pemerintah harus mencari solusi untuk memenuhi kewajibannya di tahun berikutnya. Presiden Prabowo Subianto dihadapkan pada tantangan berat setelah baru dilantik menjadi presiden ke-8 RI. Dalam beberapa bulan pertama kepemimpinannya, upaya dilakukan untuk menyelesaikan masalah hutang dan bunga yang harus dibayarkan. Penegakan hukum yang tegas terhadap korupsi dan kejahatan keuangan menjadi kunci dalam mengatasi kebocoran pendapatan negara dan meningkatkan kredibilitas Indonesia di mata dunia. Upaya pemerintah untuk mendorong industrialisasi non pertambangan guna meningkatkan penyerapan tenaga kerja juga ditekankan sebagai langkah untuk memperkuat sektor ekonomi. Perlindungan, dukungan, kemudahan akses, serta fasilitas yang diberikan pemerintah diharapkan mampu mendorong kreativitas dan inovasi warga negara, khususnya dalam sektor produksi.
Selain itu, langkah strategis dalam membangun industrialisasi digalakkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hilirisasi, sebagai program penting dalam pemerintahan, dijadikan fokus untuk mendorong industrialisasi nasional. Dengan dukungan bersama semua elemen masyarakat, diharapkan Indonesia mampu meraih kemajuan yang signifikan dan mengejar ketertinggalan dari negara-negara maju. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pemerintah perlu memastikan adanya koordinasi yang baik untuk menghindari duplikasi produk dan melakukan pengembangan inovasi yang lebih, sehingga memperkuat fondasi ekonomi nasional dalam menghadapi tantangan global yang kompleks.