Pemerintah memiliki banyak opsi untuk menggantikan penerimaan PPN yang tidak jadi naik, menurut Ekonom dan Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira. Menurut Bhima, kenaikan PPN menjadi 12 persen pada 2025 yang hanya berlaku untuk barang mewah dapat memberikan dampak positif terhadap ekonomi. Meski demikian, Bhima menyarankan agar pemerintah mulai menyiapkan penurunan tarif PPN menjadi 8 persen setelah pembatalan PPN 12 persen terhadap barang dan jasa umum. Bhima juga menyoroti pentingnya merancang pajak kekayaan dan pajak karbon sebagai alternatif penerimaan PPN yang tidak naik. Pajak karbon, menurut Bhima, bisa berkontribusi untuk dorongan belanja energi terbarukan yang menyerap tenaga kerja, serta memberikan dampak positif bagi lingkungan hidup. Selain itu, Bhima juga mendorong pemerintah untuk menutup potensi kebocoran pajak pada sektor tertentu dan mengevaluasi insentif pajak yang tidak tepat sasaran. Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen pada 2025 hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah, sedangkan tarif PPN untuk bahan pokok tetap dibebaskan. Meskipun demikian, Bhima menyarankan pemerintah untuk mempertimbangkan alternatif lain dalam menggantikan penerimaan PPN yang tidak naik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi secara lebih merata.
“Manfaat PPN 12% untuk Barang Mewah”

Read Also
Recommendation for You

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memiliki komitmen kuat untuk memastikan setiap pedagang kripto yang terdaftar…

Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nyoman Adhi Suryadnyana menegaskan pentingnya hasil pemeriksaan BPK yang…

Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Nasional, Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, menanggapi penurunan inflasi…

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menegaskan komitmennya dalam meningkatkan pengelolaan risiko internal melalui perbaikan berkelanjutan…

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memberikan penjelasan mengenai surat teguran yang diterima oleh wajib…