Aliansi Masyarakat Desa Cimareme (AMDC) menggelar audiensi di kantor desa setempat, dengan Ketua AMDC, Aminudin sebagai juru bicara. Mereka menyoroti transparansi dalam pengelolaan anggaran desa, terutama terkait dugaan penyimpangan anggaran selama dua tahun terakhir dan kurangnya keterbukaan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tahun 2023 dan 2024. AMDC juga mengungkapkan keprihatinan terhadap pembentukan pengurus BUMDes yang dianggap mencurigakan dan dugaan penyelewengan dana bantuan untuk pembangunan fasilitas pendidikan dan kegiatan Posyandu. Surat pengaduan resmi telah disampaikan kepada Kepala Desa Cimareme, mendesak adanya musyawarah terbuka untuk membahas kondisi anggaran secara transparan. AMDC siap menindaklanjuti kejanggalan yang melanggar peraturan melalui jalur hukum.
Melalui audiensi ini, masyarakat menekankan komitmen mereka untuk mencegah penyalahgunaan anggaran di masa depan demi terciptanya pemerintahan desa yang bersih dan bertanggung jawab. Peran aktif BPD dan masyarakat dalam pengawasan anggaran desa juga ditekankan oleh Camat Banyuresmi. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran selama dua tahun terakhir juga menjadi perhatian, karena minimnya partisipasi dapat berdampak negatif pada perencanaan pembangunan desa. Semua pihak berharap audiensi ini menjadi langkah awal menuju pemerintahan desa yang lebih baik dan transparan dalam pengelolaan anggaran, sebagai hak publik yang harus dipenuhi oleh pemerintah desa.