Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) dan Koalisi Rakyat Tangkap Koruptor (KORTAK) menyelenggarakan aksi damai di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Jakarta pada Senin (3/2/2025). Massa aksi terdiri dari berbagai organisasi aktivis nasional seperti DPP APERMAS, PPMK, GDN NUSA, BAPOR, GEBRAK, KEA’98, KOMTIH, APTA, JPP, GSI, KOMPI, MWC, SOLID, KAK MP yang bersatu untuk mendesak KPK agar segera menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan skandal korupsi yang melibatkan Bupati Melawi, Dadi Sunarya Usfa Yursa.
Aksi ini merupakan ekspresi keprihatinan atas maraknya kasus korupsi di Indonesia. Para pendemo menekankan pentingnya penanganan serius terhadap kasus korupsi, termasuk skandal mega korupsi yang melibatkan Bupati Melawi. KPK diminta untuk turun ke Melawi, Kalimantan Barat dan melakukan audit investigasi menyeluruh terkait dugaan kasus korupsi tersebut.
Dalam aksi damai tersebut, massa menyoroti perlunya transparansi dalam penegakan hukum yang adil tanpa pandang bulu bagi siapapun yang terlibat. Mereka menekankan bahwa tidak ada pengecualian dalam penanganan kasus korupsi, baik itu melibatkan pejabat pemerintah maupun pimpinan partai politik.
Aksi di KPK merupakan bagian dari upaya untuk mendorong KPK agar bertindak tegas terhadap laporan masyarakat terkait dugaan kasus korupsi Bupati Melawi. Kelompok aktivis nasional yang tergabung dalam KAMAKSI dan KORTAK berkomitmen untuk terus mengawal proses hukum dan akan kembali mendatangi Gedung KPK dan Kejagung dengan partisipasi yang lebih luas untuk menuntut langkah nyata dari penegak hukum terkait kasus tersebut.
Dugaan kasus korupsi Bupati Melawi mencakup proyek pengadaan air bersih, pembebasan retribusi pajak terhadap perusahaan, penggelapan anggaran pengadaan bibit ternak, dan penyalahgunaan wewenang. Lonjakan kekayaan yang tak proporsional dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten tersebut menjadi sorotan utama yang menimbulkan kecurigaan.
Aktivis KAMAKSI dan KORTAK akan terus membentuk gelombang aspirasi masyarakat untuk menekankan perlunya keadilan dan transparansi dalam penegakan hukum. Mereka menekankan pentingnya APH untuk melakukan penyelidikan dan membongkar dugaan skandal mega korupsi yang merugikan negara sehingga potensi kerugian keuangan negara dapat dialihkan untuk pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan rakyat. Pada akhirnya, aksi tersebut merupakan perwujudan kesatuan rakyat dalam menegakkan keadilan dan hukum yang adil.