Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan empat kebijakan prioritas untuk mendukung program prioritas pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ke level yang lebih tinggi dan mencapai visi Indonesia Emas. Langkah-langkah kebijakan ini diambil untuk mengakselerasi pertumbuhan sejalan dengan langkah pemerintah. Kepala Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menyatakan bahwa kebijakan prioritas pertama adalah optimalisasi kontribusi sektor jasa keuangan dalam mencapai target program prioritas pemerintah. OJK memandang sektor jasa keuangan memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan, terutama mengingat keterbatasan anggaran pemerintah. Dukungan untuk program makanan bergizi gratis (MBG) dan ketahanan pangan akan diberikan melalui kemudahan akses pembiayaan dan pengembangan produk asuransi parametrik.
Selain itu, kolaborasi antara kantor OJK di daerah dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan di daerah akan ditingkatkan untuk mengembangkan ekosistem pembiayaan komoditas unggulan di daerah masing-masing. Hal ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan dan rantai pasok bagi program MBG. Melalui kerja sama dengan Kementerian Kesehatan, OJK juga akan menyempurnakan ekosistem asuransi kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat.
Selanjutnya, OJK juga akan mempermudah akses kredit pembiayaan kepemilikan rumah KPR bagi masyarakat berpendapatan rendah sebagai langkah kebijakan yang holistik. Penguatan sektor keuangan dianggap penting untuk mendukung pertumbuhan nasional yang lebih tinggi. OJK juga menggarisbawahi pengembangan sektor jasa keuangan untuk pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan sebagai kebijakan prioritas kedua.
Penetapan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) di awal tahun 2025 memberikan mandat yang lebih luas bagi OJK dalam mengatur aset keuangan digital, aset kripto, instrumen derivatif keuangan, dan berbagai kegiatan usaha di sektor jasa keuangan. Sebagai fondasi bagi pertumbuhan perekonomian nasional, OJK memprioritaskan penguatan kapasitas sektor jasa keuangan dan pengawasan. Langkah-langkah kebijakan yang diambil diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan.
Penguatan integritas dan perlindungan konsumen menjadi prioritas kebijakan keempat yang diambil oleh OJK. Kolaborasi aktif dengan aparat penegak hukum dan lembaga lainnya dilakukan untuk mencegah tindak kejahatan di sektor jasa keuangan. Penanganan penipuan dan scam akan diintegrasikan melalui pembentukan Indonesia Anti-Scam Center (IASC) dan Global Anti-Scam Alliance Indonesia Chamber. OJK juga akan mengembangkan database fraudster terintegrasi untuk memperkuat pelindungan konsumen dan investor. Mekanisme pemasaran produk keuangan yang lebih transparan akan diatur untuk meminimalisir potensi kerugian konsumen.
