Pemerintah telah memastikan bahwa program pembangunan tiga juta rumah per tahun tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam sebuah konferensi pers di Jakarta. Untuk mendukung program ini, pemerintah akan terus mengembangkan berbagai skema pembiayaan kreatif guna menjaga disiplin fiskal dan memastikan keberlanjutannya.
Salah satu skema yang sedang dipersiapkan adalah penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) khusus untuk sektor perumahan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, pemerintah juga bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk memperkuat pembiayaan sektor perumahan melalui kebijakan insentif likuiditas makroprudensial.
Gubernur BI, Perry Warjiyo, menjelaskan bahwa BI akan memberikan kelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) kepada perbankan untuk mendukung likuiditas sebesar Rp80 triliun. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pembiayaan sektor perumahan yang memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Meskipun demikian, pendanaan program ini tidak akan langsung berasal dari APBN, melainkan melalui skema likuiditas khusus yang tetap mematuhi aturan yang ada. Sumber likuiditas yang digunakan juga didukung oleh Bank Indonesia. Dengan adanya program ini, diharapkan pembangunan tiga juta rumah per tahun dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
