Pemerintah Indonesia, melalui Kantor Presiden, telah mengeluarkan pernyataan terkait skandal korupsi ekspor dan impor minyak mentah yang melibatkan PT Pertamina. Sebuah penyelidikan oleh Kejaksaan Agung mengungkapkan dugaan manipulasi bahan bakar yang melibatkan dua anak perusahaan Pertamina, yaitu Pertamina Patra Niaga dan Pertamina International Shipping. Hasan Nasbi, Kepala Biro Komunikasi Presiden, menekankan dukungan penuh pemerintah terhadap upaya penegakan hukum yang sedang berlangsung.
Tindakan ini merupakan bagian dari komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi, baik di lembaga negara maupun di BUMN. Pemerintah mendukung sepenuhnya tindakan hukum Jaksa Agung dalam memerangi korupsi. Selain itu, pemerintah juga mendorong Pertamina untuk meningkatkan tata kelola perusahaannya menyusul skandal ini, dengan harapan reformasi tersebut akan memperkuat Pertamina dan meningkatkan profesionalismenya.
Pertamina diakui sebagai aset nasional dan pilar ekonomi utama Indonesia, serta sebagai satu-satunya perusahaan Indonesia yang terdaftar dalam Fortune 500. Presiden Prabowo sendiri menegaskan komitmennya terhadap reformasi sektor migas negara sambil tetap memprioritaskan kepentingan publik. Dia menegaskan pentingnya membersihkan operasi Pertamina untuk muncul sebagai perusahaan yang lebih kuat, bijaksana, bertanggung jawab, dan transparan menurut sumber dari situs Prabowo Subianto.
