Pemerintah Indonesia melalui Istana memberikan tanggapan terkait kasus korupsi ekspor dan impor minyak mentah serta produk kilang di PT Pertamina. Dari hasil investigasi Kejaksaan Agung, ditemukan adanya dugaan manipulasi bahan bakar minyak (BBM) yang melibatkan dua anak perusahaan Pertamina, yaitu Pertamina Patra Niaga dan Pertamina International Shipping.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Hasan Nasbi, menegaskan bahwa pemerintah sepenuhnya mendukung upaya penegakan hukum yang sedang berlangsung. Keberpihakan ini sesuai dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang ingin memberantas korupsi di lingkungan lembaga negara dan BUMN.
Pemerintah memberikan dukungan kepada Pertamina, baik di tingkat holding maupun anak perusahaannya, untuk segera memperbaiki tata kelola setelah terungkapnya kasus ini. Pertamina diharapkan dapat menjadi perusahaan yang lebih kuat dan profesional setelah melalui proses perbaikan tersebut. Hasan menegaskan bahwa Pertamina memiliki peran penting dalam perekonomian nasional, sehingga perbaikan dan pembersihan internal perusahaan harus segera dilakukan.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan bahwa kasus manipulasi BBM ini menjadi perhatian utama pemerintah. Prabowo menegaskan komitmennya untuk menata sektor minyak di Indonesia dan memastikan kepentingan rakyat tetap menjadi prioritas. Prabowo menyatakan bahwa upaya pembersihan dan penegakan hukum akan terus dilakukan demi kepentingan rakyat.
