Pemuda Pancasila (PP) adalah organisasi paramiliter yang didirikan oleh Jenderal Abdul Haris Nasution pada 28 Oktober 1959. Sebelumnya, organisasi ini adalah Pemuda Patriotik yang merupakan sayap pemuda dari Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) yang dibentuk oleh tiga perwira tinggi TNI, yakni A.H. Nasution, Ahmad Yani, dan Gatot Soebroto. Tujuan utama IPKI adalah menangkal ancaman komunisme yang diwakili oleh PKI dan menegakkan ideologi Pancasila sebagai pedoman bangsa.
Seiring berjalannya waktu, Pemuda Patriotik kemudian berganti nama menjadi Pemuda Pancasila. Organisasi ini juga membentuk beberapa sayap seperti Buruh Pancasila, Tani Pancasila, dan Wanita Pancasila untuk menghadapi kelompok yang terafiliasi dengan PKI. Pada era Orde Baru, IPKI bertransformasi menjadi partai politik dan terjadi perpecahan internal yang menyebabkan Pemuda Pancasila berafiliasi dengan Golkar yang saat itu menjadi partai dominan.
Pada tahun 1981, digelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Pemuda Pancasila di Cibubur yang menetapkan Japto Soerjosoemarno sebagai Ketua Umum. Selama bertahun-tahun, Pemuda Pancasila memainkan peran penting dalam sejarah Indonesia, terutama pada peristiwa 1965 yang berujung pada penggulingan pemerintahan Presiden Soekarno. Selain itu, organisasi ini juga dikenal atas dukungan terhadap pemerintahan Orde Baru.
Meskipun kontroversi melingkupinya, Pemuda Pancasila tetap aktif dalam kegiatan sosial dan memiliki beberapa prestasi nasional. Antara lain, mereka mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) atas kategori Ikrar Sumpah Pemuda oleh anggota ormas terbanyak. Selain itu, mereka juga aktif dalam inisiatif-inisiatif sosial seperti pembuatan sajadah anti-COVID-19 dan memberikan bantuan korban erupsi Gunung Semeru.
Sebagai organisasi tua di Indonesia, Pemuda Pancasila memiliki sejarah panjang dan kompleks. Perannya dalam sejarah politik Indonesia dan kegiatan sosial yang mereka lakukan menjadikannya sebagai organisasi dengan pengaruh yang luas. Tetapi, dengan jumlah anggota jutaan, PP juga kerap terlibat dalam kontroversi. Meski demikian, PP tetap menjadi elemen penting dalam dinamika sosial dan politik Indonesia.
