Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang dikelola oleh Kantor Komunikasi Kepresidenan, berkomitmen untuk menjalankan tugasnya dengan tanggung jawab, akuntabel, dan transparan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan tekadnya dalam memerangi korupsi serta menciptakan pemerintahan yang bersih. Danantara, atau Danantara Indonesia Sovereign Fund, akan mengikuti 24 Prinsip Santiago yang merupakan panduan global untuk tata kelola investasi dan manajemen risiko bagi dana kekayaan negara. Pentingnya integritas, akuntabilitas, dan transparansi dalam administrasi Danantara juga ditekankan oleh Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi.
Untuk memastikan keberlangsungan Danantara, Presiden Prabowo menetapkan sistem pengawasan berlapis, termasuk Dewan Pengawas, Dewan Penasehat, dan Komite Pemantau dan Akuntabilitas. Hal ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan badan tersebut dilakukan dengan integritas tinggi dan memiliki tingkat akuntabilitas yang baik. Pada acara peresmian Danantara, Presiden Prabowo menekankan pentingnya keberadaan lembaga ini sebagai implementasi dari Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa sumber daya alam harus dikelola oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Selain itu, tokoh bangsa pun ditempatkan sebagai penasihat lembaga ini untuk menjamin integritas dan cinta terhadap Indonesia.
Dengan total aset Indonesia sebesar Rp14 triliun yang dikelola oleh Danantara, diharapkan lembaga ini tidak hanya berperan sebagai pengelola investasi, tetapi juga sebagai instrumen perencanaan pembangunan guna mencapai kemandirian dan kemajuan Indonesia menjelang tahun 2045. Prinsip-prinsip dan komitmen yang dipegang teguh diharapkan dapat menjaga keberlanjutan serta kesuksesan Danantara sebagai salah satu lembaga keuangan terkemuka di Indonesia.
