Reformasi Intelijen Indonesia: Perluasan Makna dan Implementasi
Reformasi intelijen Indonesia dihadapkan pada dua tantangan utama yang harus segera diatasi, yaitu pengelolaan sumber daya manusia dan mekanisme pengawasan. Reformasi Intelijen Indonesia ini disebutkan oleh Aditya Batara Gunawan, Ketua Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie, dalam diskusi yang berjudul “Dinamika Reformasi dan Tata Kelola Intelijen” di Kampus Universitas Bakrie, Jakarta.
Pengawasan Intelijen yang Tidak Transparan
Menurut Aditya, pengawasan intelijen yang dilakukan oleh Komisi I DPR RI melalui Timwas Intelijen masih cenderung bersifat politis. Oleh karena itu, Reformasi Intelijen Indonesia membutuhkan pengawasan yang lebih obyektif agar tidak terjebak dalam kepentingan tertentu.
Sejalan dengan Aditya, Rizal Darma Putra dari LESPERSSI juga menyoroti pentingnya akuntabilitas dalam pengawasan intelijen. Ia menekankan perlunya adanya kontrol demokratis yang efektif.
Rizal menambahkan bahwa tim pengawas intelijen seharusnya memiliki kewenangan penyidikan dalam kasus penyimpangan. Hal ini bertujuan agar pengawasan tidak hanya sekedar formalitas, melainkan mampu mengungkap penyalahgunaan wewenang dalam lembaga intelijen.
Perkembangan BIN dan Ancaman Siber
Menurut Rodon Pedrason, mantan Gubernur STIN, Badan Intelijen Negara (BIN) telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir dengan beberapa kedeputian baru yang fokus pada siber, komunikasi, dan informasi.
Namun, perubahan ini juga menimbulkan tantangan. Andhika Dinata, seorang jurnalis, menyatakan bahwa kultur intelijen yang semakin terbuka dapat berisiko mengurangi prinsip kerahasiaan. Selain itu, keterlibatan masyarakat sipil dalam struktur BIN juga minim.
Perkembangan teknologi intelijen juga menjadi perhatian. Diyauddin, analis utama Maha Data Lab 45, mengingatkan bahwa ketergantungan pada teknologi asing dalam sistem intelijen nasional dapat menimbulkan risiko keamanan yang serius.
Reformasi Intelijen Harus Terstruktur dengan Baik
Diskusi yang dipandu oleh Yudha Kurniawan, Kepala Laboratorium Ilmu Politik Universitas Bakrie, menyoroti pentingnya reformasi intelijen Indonesia yang lebih struktural dan terukur. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011, masih banyak tantangan yang perlu diatasi, terutama dalam aspek pengawasan dan kelembagaan.
Diperlukan strategi yang lebih matang dalam tata kelola intelijen agar tetap efektif dalam menjalankan tugasnya tanpa mengesampingkan prinsip demokrasi dan akuntabilitas. Melalui pengelolaan yang lebih baik, Reformasi Intelijen Indonesia dapat menjadi lebih transparan, profesional, dan mampu bersaing dalam menghadapi tantangan global.
Sumber: Reformasi Intelijen Indonesia: Dua Tantangan Utama Dalam Tata Kelola Dan Pengawasannya
Sumber: Dua Tantangan Utama Dalam Tata Kelola Intelijen
