Presiden RI Prabowo Subianto menginginkan perampingan struktur komisaris di perbankan BUMN, dengan menekankan agar posisi tersebut hanya diisi oleh para profesional. Hal ini menjadi arahan yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat terbatas pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) APBN 2026 di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Menurut Airlangga, pasar menyambut baik langkah ini terutama dalam konteks perbankan seperti Bank Mandiri dan BRI. Direksi maupun komisaris yang ditunjuk saat ini mendapat respon positif karena peningkatan efisiensi jumlahnya dibandingkan sebelumnya.
Airlangga menegaskan bahwa komposisi komisaris ke depan akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing bank, namun dengan jaminan jumlah komisaris yang lebih ramping daripada sebelumnya. Para komisaris bank BUMN tetap akan mencerminkan unsur-unsur strategis termasuk perwakilan dari Kementerian Keuangan dan kementerian teknis terkait, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo untuk diisi oleh orang-orang profesional. Tautan terkait untuk mengetahui lebih lanjut tentang perombakan komisaris dan direksi perbankan BUMN juga disertakan sebagai bacaan tambahan.
