Pada hari ini, South East Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) mencatat 25 aduan serangan digital dari masyarakat selama aksi penolakan pengesahan RUU TNI. Direktur Eksekutif SAFEnet, Nenden Sekar Arum, menjelaskan bahwa serangan digital tersebut bervariasi, mulai dari doxing, ancaman, hingga peretasan akun media sosial.
Menurut Nenden, serangan ini merupakan upaya represi pemerintah terhadap masyarakat sipil dan pemberangusan ruang sipil melalui teknologi. Kasus serangan termasuk pengancaman, peretasan akun Instagram dan Whatsapp, impersonasi, penangguhan akun, dan spam chat melalui WhatsApp.
Sementara itu, Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Zainal Arifin, menyebutkan bahwa 51 wilayah di Indonesia telah menggelar aksi penolakan pengesahan RUU TNI. Di antara 51 wilayah tersebut, 10 wilayah mengalami represi oleh aparat keamanan secara brutal.
Melalui serangkaian kejadian ini, tampak bahwa represi tidak hanya terbatas dalam ranah fisik, namun juga merambah ke ranah digital dengan mempersempit ruang sipil. Kedua pihak ini menekankan perlunya keberanian dalam mengekspresikan pendapat di tengah kondisi yang semakin sulit untuk diakses.
