Analisis Tarif Resiprokal AS: Tidak Didasarkan pada Ekonomi

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Fadhil Hasan, mengkritisi kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat yang dinilai tidak memiliki dasar ekonomi yang jelas. Menurutnya, cara Amerika Serikat menentukan tarif resiprokal terhadap negara lain tidak didasarkan pada logika ekonomi yang jelas. Dalam sebuah Diskusi Publik yang diselenggarakan oleh Indef di Jakarta, Fadhil menyoroti posisi Indonesia yang menduduki peringkat kedelapan dalam daftar negara yang terkena kenaikan tarif AS sebesar 32 persen. Dia menjelaskan bahwa kebijakan ini didasarkan pada asumsi pemerintah AS bahwa Indonesia memberlakukan tarif sebesar 64 persen terhadap produk Amerika yang diekspor ke Indonesia, padahal tarif yang sebenarnya hanya sekitar 8-9 persen. Fadhil juga menyoroti perhitungan tarif yang didasarkan pada defisit perdagangan antara Indonesia dan AS sebesar 16,8 miliar dolar AS, yang kemudian dikelompokkan dengan total impor Amerika dari Indonesia sekitar 28 miliar dolar AS untuk menetapkan tarif sebesar 32 persen. Selain itu, pemerintah AS juga menganggap tarif ini sebagai currency manipulation dan non-trade barriers yang diberlakukan oleh Indonesia, meskipun hal ini sulit untuk dihitung. Dalam diskusi yang sama, ekonom di Amerika Serikat juga mengejek metode penghitungan tarif resiprokal ini dan menyatakan kebingungannya terhadap logika dan formula yang digunakan. Meskipun demikian, kebijakan ini tetap diterapkan pada semua negara, termasuk Indonesia. Dengan kebingungan dan ketidakjelasan dalam perhitungan ini, banyak pihak sepakat bahwa kebijakan tarif resiprokal AS tidak didasari oleh argumen atau formula ekonomi yang kuat.

Source link