Program Sekolah Rakyat adalah bagian dari upaya pemerintah dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia. Program pendidikan dasar ini diintegrasikan dengan program Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Keluarga untuk membantu anak-anak dari keluarga miskin dan sangat miskin. Forum publik “Double Check” menyoroti pentingnya sinergi antara berbagai program ini. Menurut Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Presiden Prabowo Subianto telah menugaskan mereka untuk menangani kemiskinan langsung.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sekitar 3,1 juta orang tinggal dalam kemiskinan ekstrim di Indonesia. Untuk mengatasi ini, pemerintah telah membuat target untuk mengurangi tingkat kemiskinan ekstrim menjadi di bawah 5% pada 2026. Program-program seperti Sekolah Rakyat, Program Keluarga Harapan (PKH), dan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sangat mendukung upaya-upaya ini.
Wakil Menteri Agus menegaskan bahwa Kementerian Sosial tidak bisa mengatasi kemiskinan sendirian. Dibutuhkan kerjasama lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan ini. Selain itu, pemerintah juga mengajak keterlibatan pemerintah daerah dalam mendukung pembukaan 65 Sekolah Rakyat baru bulan Juli mendatang.
Pada level yang lebih besar, pemerintah, melalui berbagai kementerian, termasuk Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Kementerian Kesehatan, berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Program-program yang tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga bertujuan memberdayakan masyarakat, seperti Sekolah Rakyat, sangat diperlukan untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia.
