Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun 2024. Hal ini menjelaskan konsistensi Kemkomdigi dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola keuangan yang baik di lingkungan kementerian. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid memberikan apresiasi atas capaian ini yang merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran Kemkomdigi. Opini WTP tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun dalam Sidang Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025.
BPK juga menyoroti pentingnya kementerian dan lembaga memastikan belanja negara berdampak langsung bagi rakyat di tengah tekanan fiskal nasional. Kemkomdigi dinilai berhasil menjaga efektivitas sistem pengendalian intern serta menyampaikan laporan secara transparan dan tepat waktu. Opini WTP ini merupakan bagian dari upaya Kemkomdigi dalam mendukung agenda pembangunan nasional, seperti penguatan ekosistem digital, pelindungan data pribadi, serta perluasan akses dan literasi digital bagi masyarakat Indonesia. Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2024, sebanyak 84 Kementerian dan Lembaga mendapatkan opini WTP, termasuk Kemkomdigi, sementara dua lainnya memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
