Pentingnya Data Kemiskinan yang Akurat untuk Meningkatkan Efektivitas Program Perlindungan Sosial di Indonesia
Center of Economics and Law Studies (Celios) menyoroti pentingnya keakuratan data kemiskinan dalam meningkatkan efektivitas program perlindungan sosial di Indonesia. Data yang tidak tepat dapat mengurangi efektivitas alokasi anggaran bantuan sosial, karena tanpa pengetahuan yang jelas mengenai jumlah penduduk miskin, sulit untuk menentukan siapa yang seharusnya menerima bantuan. Hal ini dapat berdampak pada kesenjangan yang lebih besar dalam perlaksanaan program perlindungan sosial, seperti Bantuan Subsidi Upah (BSU).
Problem data yang tidak akurat juga dapat membuat stimulus pemerintah menjadi kurang efektif. Misalnya, penerimaan BSU yang didasarkan pada data BPJS Ketenagakerjaan, dapat mengakibatkan ketimpangan antara pekerja formal dan informal. Seiring dengan itu, Celios mendorong pemerintah untuk melakukan redefinisi terkait tingkat kemiskinan. Dengan mengusulkan agar BPS memperbarui metode pengukuran kemiskinan yang sudah berusia hampir 50 tahun, diharapkan data yang dihasilkan bisa lebih relevan dan akurat.
Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp503,2 triliun pada APBN 2025. Belanja bantuan sosial (bansos) yang telah terealisasi sebesar Rp43,6 triliun per 30 April 2025 digunakan untuk berbagai program, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, hingga Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN). Pentingnya data kemiskinan yang akurat menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas dan distribusi program perlindungan sosial di Indonesia.
