Kemandirian Antariksa di Tengah Rivalitas Global
Indonesia, sebagai negara yang telah memiliki sejarah panjang dalam penjelajahan antariksa, kini dihadapkan pada tuntutan untuk meningkatkan kemandirian antariksa. Dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan oleh Center for International Relations Studies (CIReS) FISIP UI, pembicaraan tentang “Mewujudkan Kemandirian Antariksa Indonesia di Tengah Rivalitas Global” menjadi topik utama. Para ahli lintas sektor menyatakan pentingnya Indonesia untuk memiliki strategi yang tidak hanya fokus pada teknologi, tetapi juga menitikberatkan pada kepentingan jangka panjang bangsa.
Diskusi tersebut diawali dengan pembukaan oleh Prof. Semiarto Aji Sumiarto, Dekan FISIP UI, yang menekankan urgensi pentingnya mengatasi isu-isu strategis terkait antariksa. Prof. Thomas Djamaluddin dari BRIN (mantan Kepala LAPAN) juga menegaskan bahwa penguasaan teknologi antariksa merupakan hal yang sangat penting untuk kedaulatan dan daya saing bangsa.
Kemandirian antariksa menjadi prasyarat penting untuk ketahanan nasional dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Di tengah persaingan global yang semakin ketat, Indonesia tidak bisa lagi bersikap pasif. Marsekal TNI (Purn.) Chappy Hakim menekankan perlunya revitalisasi Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional sebagai upaya untuk koordinasi lintas sektor dalam menghadapi tantangan ini.
Anggarini S., M.B.A., dari Asosiasi Antariksa Indonesia, menyoroti ketergantungan Indonesia pada negara lain dalam hal akses data, teknologi, dan peluncuran satelit. Dia menekankan perlunya membangun ekosistem antariksa nasional yang kuat untuk mendukung layanan publik, mitigasi bencana, dan perlindungan perbatasan.
Dari segi politik, Dr. Dave Laksono, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, menyatakan bahwa penguasaan antariksa merupakan indikator kekuatan geopolitik dan ekonomi global. DPR RI telah memandang antariksa sebagai pilar strategis ketahanan nasional dan sedang mendorong RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional (PRUN) sebagai langkah awal untuk membangun tata kelola antariksa yang berdaulat.
Yusuf Suryanto dari Kementerian PPN/Bappenas menegaskan bahwa kemandirian antariksa membutuhkan kerangka pembiayaan yang kuat, kelembagaan yang adaptif, dan strategi lintas sektor yang konsisten. Investasi antariksa Indonesia masih tertinggal dan perlu segera diperhatikan oleh pemerintah.
Diskusi tersebut menyoroti pentingnya Indonesia untuk segera bertindak dan menyusun strategi antariksa nasional yang komprehensif. Tanpa tindakan nyata dan komitmen yang kuat, Indonesia hanya akan menjadi penonton dalam perlombaan antariksa global. Mimpi untuk menjadi pemain aktif dalam space economy harus diwujudkan melalui tindakan nyata dan komitmen yang kuat.
Sumber: Mendorong Kemandirian Antariksa: Urgensi RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional Di Tengah Persaingan Global
Sumber: Indonesia Di Persimpangan Orbit: Mendesak Strategi Antariksa Nasional Di Tengah Rivalitas Global
