Pemerintah Indonesia kembali meluncurkan program bantuan pangan dalam skala besar sebagai bentuk dukungan kepada masyarakat di seluruh wilayah. Sebanyak 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dipastikan akan menerima bantuan 10 kilogram beras secara gratis setiap bulan selama dua bulan, ditambah dengan bantuan tunai tambahan. Langkah ini merupakan bagian dari paket kebijakan ekonomi nasional yang digagas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ketahanan rumah tangga di tengah tekanan ekonomi global. Bantuan beras akan didistribusikan bersamaan dengan manfaat tunai tambahan untuk penerima Program Kartu Sembako, demikian dijelaskan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers di Istana Negara.
Selain bantuan beras, pemerintah juga memastikan bahwa setiap keluarga penerima manfaat akan mendapatkan tambahan bantuan tunai sebesar Rp200.000 per bulan selama dua bulan. Hal ini akan memberikan bantuan total sebesar Rp400.000 kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat selama bulan Juni dan Juli 2025, dengan pembayaran dibagi dalam dua kali. Program bantuan ini diarahkan kepada rumah tangga yang tergolong paling rentan dan terlantar di dalam sistem bantuan sosial nasional.
Pemerintah menekankan bahwa program bantuan beras ini tidak akan berdampak pada harga beras di tingkat petani. Keseimbangan antara melindungi konsumen dan menjamin kesejahteraan petani tetap menjadi prinsip utama dalam penyelenggaraan program ini. Menteri Pertanian didorong untuk memastikan distribusi beras mendukung kelompok paling miskin dan rentan tanpa mengganggu stabilitas harga beras di pasaran petani. Kebijakan ini diformulasikan dengan cermat guna menjaga kepentingan ekonomi petani sambil tetap memastikan ketersediaan beras bagi rumah tangga miskin di perkotaan.
Menteri Sri Mulyani menegaskan pentingnya menemukan keseimbangan yang tepat dalam kebijakan pangan, yakni memastikan harga beras yang adil bagi petani sambil tetap menjaga ketersediaan beras bagi masyarakat miskin di perkotaan. Hal ini penting untuk mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara menyeluruh.
